Kompas.com - 27/02/2021, 09:24 WIB
Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (14/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (14/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarin, Jumat (26/2/2021), publik dikejutkan dengan kabar bahwa vaksinasi Covid-19 tiba-tiba saja dilakukan di DPR, tanpa pemberitahuan.

Publik pun menanyakan program vaksinasi Covid-19 bagi wakil rakyat tersebut.

Pasalnya, diketahui bahwa DPR saat ini sedang memasuki masa reses atau kembali ke daerah pilihan (dapil) masing-masing.

Kabar vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR itu dibenarkan oleh salah satu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Ia mengatakan, anggota Fraksi PKS dijadwalkan divaksinasi Covid-19 pada Jumat kemarin.

"Iya hari ini, saya jam 10.00 di DPR," kata Mardani saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Tak seperti program vaksinasi Covid-19 pemerintah kepada pihak lainnya, kabar vaksinasi DPR yang terkesan tiba-tiba ini pun menuai polemik di masyarakat.

Namun, tak berselang lama, pihak DPR pun membuat klarifikasi terkait proses vaksinasi yang dilakukan di lingkungan DPR, Senayan, Jakarta, ini.

Sejumlah kabar lain pun beredar menyusul pemberitaan mengenai vaksinasi di DPR, termasuk soal anggota keluarga DPR yang ikut divaksinasi.

Keluarga kandung DPR ikut divaksinasi

Keluarga kandung anggota DPR turut mendapat jatah vaksinasi Covid-19.

Hal itu dibenarkan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding yang mengatakan anggota keluarganya telah menjalani vaksinasi pada Kamis (25/2/2021).

"Kemarin hari Kamis, itu saya bersama istri dan anak memang mengikuti proses vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan," kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Ia mengatakan, dalam undangan yang didapatnya dari Fraksi PKB maupun Sekretariat Jenderal DPR, disebutkan bahwa dirinya bersama keluarga kandung memperoleh jatah vaksin.

"Jadi kemarin kami mendapatkan undangan dari pihak kesekjenan dan lewat fraksi dan akan mendapatkan vaksin, akan divaksin maksud saya, beserta keluarga kandung anak dan istri," jelasnya.

Wakil Ketua DPR bantah vaksinasi tertutup

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anggota DPR beserta keluarganya dilakukan secara tertutup.

Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara terbuka dan di ruangan terbuka.

Ia mengatakan, DPR sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi, wong itu juga vaksinasinya di daerah terbuka kok untuk menjaga protokol kesehatan. Kami mendapatkan jatah dari Kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco saat diwawancara dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Awalnya DPR mendapatkan surat dari Kemenkes soal jadwal pemberian vaksinasi Covid-19.

Namun, Dasco mengatakan DPR tetap mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang sudah ditentukan meski saat ini sedang masa reses.

"Oleh karena sedang reses, kesekjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada para anggotanya. Jadi tidak benar bahwa vaksinasi ini seolah-olah tertutup. Tidak ada yang ditutup-tutupi," papar dia.

Fraksi PPP pertanyakan kebijakan vaksinasi anggota keluarga DPR

Protes kebijakan anggota keluarga DPR ikut divaksinasi justru datang dari dalam tubuh DPR itu sendiri.

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan kebijakan vaksinasi di lingkungan DPR yang memberikan jatah vaksinasi bagi keluarga anggota DPR.

Baidowi mengungkapkan, keluarganya sendiri tidak mengikuti vaksinasi yang digelar di DPR karena bukan masuk kategori yang harus segera divaksinasi.

"Keluarga saya tidak masuk kategori yang harus segera divaksin. Sebaiknya memang kesekjenan menjelaskan secara terbuka," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat.

Baca juga: Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Ia sendiri mengaku tidak mengikuti vaksinasi karena termasuk penyintas Covid-19. Ia memilih mengutamakan orang-orang yang lebih membutuhkan untuk divaksinasi sesegera mungkin.

Dia menambahkan, anggota Fraksi PPP juga tak mengikuti vaksinasi di DPR karena mereka sedang berada di daerah pemilihan di tengah masa reses.

Kritik Formappi

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keikutsertaan keluarga anggota DPR dalam vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPR.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, hal tersebut menunjukkan eksklusivitas anggota DPR, yakni dapat memperoleh vaksinasi terlebih dahulu.

"Keikutsertaan anggota keluarga DPR juga memperlihatkan eksklusivitas anggota DPR yang tampak selalu ingin terlihat beda dari yang lain," ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Ia menuturkan, keikutsertaan anggota keluarga hampir pasti akan disorot publik.

Hal tersebut karena sesungguhnya yang menjadi prioritas vaksinasi adalah kategori pelayan publik, yaitu orang yang bekerja memberikan pelayanan dan berinteraksi langsung dengan publik.

"Jelas anggota keluarga anggota DPR bukan pelayan publik," terangnya.

Tanggapan Kawal Covid-19

Sementara itu, tanggapan lain muncul dari Kawal Covid-19. Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi meminta pemerintah fokus melakukan vaksinasi untuk kelompok prioritas.

Hal ini untuk menanggapi adanya kabar bahwa anggota keluarga DPR ikut serta divaksinasi Covid-19.

Menurut dia, keluarga anggota DPR tidak termasuk kelompok prioritas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Keluarga anggota DPR bukan pelayan publik, tidak seharusnya lebih didahulukan dari lansia atau pelayan publik," kata Elina dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa vaksinasi keluarga anggota DPR menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

"Ini memberi contoh yang buruk bagi masyarakat bahwa masyarakat non-prioritas tidak apa-apa menyerobot antrean," jelasnya.

Sekjen DPR minta vaksinasi tak jadi polemik

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar angkat bicara mengklarifikasi polemik yang ada mengenai keikutsertaan anggota keluarga DPR dalam vaksinasi.

Ia meminta agar keikutsertaan keluarga anggota DPR itu tidak menjadi polemik.

Sebab, menurut dia, semua warga negara Indonesia berhak dan akan menjalani vaksinasi Covid-19 yang telah diwajibkan pemerintah.

"Jadi, jangan dilihat (anggota) keluarga ikut divaksin atau tidak. Namun, semua warga negara pada dasarnya wajib divaksin Covid-19. Dalam satu rumah, satu orang diberi vaksin namun yang lain tidak, tentu itu berisiko," kata Indra di kompleks parlemen, Jumat, dikutip dari Antara.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Ia menjelaskan, keikutsertaan anggota keluarga DPR disebabkan data yang digunakan oleh Sekjen DPR untuk vaksinasi adalah data keluarga.

"Ada juga yang kami ambil dari Jasindo. Itu yang tercatat resmi, dan itu yang kami pegang," tambah dia.

Ia mengatakan, selama pandemi, sudah banyak anggota DPR dan tenaga pendukung yang terpapar Covid-19. Bahkan, terdapat enam anggota DPR meninggal dunia akibat Covid-19.

Adapun kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR ini juga dikatakan Indra akan melibatkan hampir 12.000 orang peserta.

Sasaran vaksinasi di DPR, kata Indra, terdiri dari anggota DPR, anggota keluarga DPR, ASN, tenaga ahli, petugas pengamanan dalam, petugas kebersihan, petugas taman, hingga pengemudi.

"Semuanya, kalau anggota Dewan dan keluarga berdasarkan data kependudukan yang ada di Jasindo, data resmi itu anggota keluarga DPR sekitar 2.600," kata Indra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.