Kompas.com - 26/02/2021, 20:19 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Indra Iskandar saat memeberikan keterangan pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (26/2/2021). DOK. Runi/Man (dpr.go.id)Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Indra Iskandar saat memeberikan keterangan pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (26/2/2021).

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Indra Iskandar menegaskan, semua pegawai di lingkungan DPR mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19.

“Selain anggota DPR, vaksin juga diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), petugas pengamanan dalam (Pamdal), petugas cleaning service, dan tenaga ahli lain. Semua pegawai di lingkungan DPR divaksin,” papar Indra.

Ia menjelaskan, vaksinasi di lingkungan DPR merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

“Pada prinsipnya, semua rakyat Indonesia akan mendapat giliran vaksinasi,” terangnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Jam & Butterfly - DPR Live Feat Crush & eaJ

Selain itu, Indra mengenaskan, vaksinasi di lingkungan DPR dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan prokes ketat. Di dalam ruangan, ada proses verifikasi identitas, pengecekan dari tenaga kesehatan, dan proses observasi selama 30 menit,” jelas Indra.

Agenda vaksinasi itu, kata dia, merupakan bagian dari jadwal yang telah diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai bentuk proteksi anggota DPR yang riskan terpapar Covid-19 dalam menjalankan tugas.

Ditemui secara terpisah, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menerangkan, Kemenkes melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terkait data vaksinasi gelombang kedua bagi pelayanan publik di DPR.

Baca juga: Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

“Seperti diketahui bersama, anggota DPR tidak hanya didukung support system aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga Pegawai Pemerintah nonASN (PPNASN) dan Tenaga Ahli,” ungkap Aji.

Ia menjelaskan, semua sasaran vaksin di lingkungan DPR telah melalui penerapan prokes ketat.

“Sasaran vaksin di lingkungan DPR dapat menuju dan keluar ruang vaksin dengan penerapan prokes sembari memperhatikan kenyamanan bagi mereka dan petugas kesehatan yang bertugas,” paparnya.

Lebih lanjut, Aji berharap, vaksinasi di lingkungan DPR ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

“Dengan vaksinasi, diharapkan sistem kekebalan tubuh atau herd immunity bisa segera terbentuk dan penularan Covid-19 bisa segera teratasi,” harapnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X