Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Ia menuturkan, keikutsertaan anggota keluarga hampir pasti akan disorot publik.

Hal tersebut karena sesungguhnya yang menjadi prioritas vaksinasi adalah kategori pelayan publik, yaitu orang yang bekerja memberikan pelayanan dan berinteraksi langsung dengan publik.

"Jelas anggota keluarga anggota DPR bukan pelayan publik," terangnya.

Tanggapan Kawal Covid-19

Sementara itu, tanggapan lain muncul dari Kawal Covid-19. Co-Founder Kawal Covid-19 Elina Ciptadi meminta pemerintah fokus melakukan vaksinasi untuk kelompok prioritas.

Hal ini untuk menanggapi adanya kabar bahwa anggota keluarga DPR ikut serta divaksinasi Covid-19.

Menurut dia, keluarga anggota DPR tidak termasuk kelompok prioritas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Keluarga anggota DPR bukan pelayan publik, tidak seharusnya lebih didahulukan dari lansia atau pelayan publik," kata Elina dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa vaksinasi keluarga anggota DPR menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

"Ini memberi contoh yang buruk bagi masyarakat bahwa masyarakat non-prioritas tidak apa-apa menyerobot antrean," jelasnya.

Sekjen DPR minta vaksinasi tak jadi polemik

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar angkat bicara mengklarifikasi polemik yang ada mengenai keikutsertaan anggota keluarga DPR dalam vaksinasi.

Ia meminta agar keikutsertaan keluarga anggota DPR itu tidak menjadi polemik.

Sebab, menurut dia, semua warga negara Indonesia berhak dan akan menjalani vaksinasi Covid-19 yang telah diwajibkan pemerintah.

"Jadi, jangan dilihat (anggota) keluarga ikut divaksin atau tidak. Namun, semua warga negara pada dasarnya wajib divaksin Covid-19. Dalam satu rumah, satu orang diberi vaksin namun yang lain tidak, tentu itu berisiko," kata Indra di kompleks parlemen, Jumat, dikutip dari Antara.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Ia menjelaskan, keikutsertaan anggota keluarga DPR disebabkan data yang digunakan oleh Sekjen DPR untuk vaksinasi adalah data keluarga.

"Ada juga yang kami ambil dari Jasindo. Itu yang tercatat resmi, dan itu yang kami pegang," tambah dia.

Ia mengatakan, selama pandemi, sudah banyak anggota DPR dan tenaga pendukung yang terpapar Covid-19. Bahkan, terdapat enam anggota DPR meninggal dunia akibat Covid-19.

Adapun kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR ini juga dikatakan Indra akan melibatkan hampir 12.000 orang peserta.

Sasaran vaksinasi di DPR, kata Indra, terdiri dari anggota DPR, anggota keluarga DPR, ASN, tenaga ahli, petugas pengamanan dalam, petugas kebersihan, petugas taman, hingga pengemudi.

"Semuanya, kalau anggota Dewan dan keluarga berdasarkan data kependudukan yang ada di Jasindo, data resmi itu anggota keluarga DPR sekitar 2.600," kata Indra.