Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2021, 18:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan menyelenggarakan konvensi calon presiden 2024 mulai tahun depan.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, konvensi capres akan mengedepankan prinsip transparansi dan pendekatan bottom-up yang diharapkan berefek pada penguatan kelembagaan partai.

"Melalui konvensi capres, Partai Nasdem menegaskan diri sebagai partai inklusif yang membuka ruang menerima pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan masyarakat," ujar Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Nasdem Rencanakan Konvensi Capres, antara Jaring yang Ideal dan Anggapan Tak Punya Kader Potensial

Dalam penyelenggaraan konvensi capres, Nasdem akan membangun kerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan platform, visi, dan misi.

Nasdem, kata Johnny, akan membentuk koalisi agar jumlah suara yang dimiliki koalisi mencapai ambang batas presiden sebesar 20 persen.

"Dengan tujuan agar konvensi capres menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki atau mendapat tiket untuk ikut dalam Pemilihan Presiden 2024," ucap Johnny.

Baca juga: Konvensi Capres 2024, Nasdem Bantah Anggapan Tak Punya Kader Potensial

Johnny menyebut, komunikasi politik untuk mempersiapkan agenda konvensi capres tersebut akan segera dimulai.

"Kami sedang menyusun, kami harus menyelesaikan dulu membangun koalisinya, memastikan seluruh kriteria tata cara, prosedur, dan membuat analisis," kata dia.

Konvensi calon presiden 2024 sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya pada HUT ke-9 Partai Nasdem, Rabu (11/11/2020).

Paloh menjelaskan, konvensi capres digelar untuk memberi kesempatan bagi anak bangsa di luar partai politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com