Kompas.com - 25/02/2021, 18:07 WIB
Christina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?' di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariChristina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?' di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani menyebut pandemi Covid-19 menyulitkan DPR RI untuk melakukan pembahasan terkait wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami berusaha realistis, apalagi di masa pandemi seperti ini keterbatasan pembahasan jelas menjadi satu halangan," ujar Christina dalam webinar bertajuk "Mewujudkan Revisi UU ITE" yang digelar ICJR, Kamis (25/2/2021).

Christina menuturkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima 33 daftar Rancangan UU (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE yang Setengah Hati...

Dari 33 RUU tersebut, sembilan di antaranya merupakan inisiatif pemerintah, di antaranya mengenai ideologi Pancasila, narkotika, hingga otonomi khusus (otsus) Papua.

Kendati demikian, kata dia, wacana revisi UU ITE tetap mendapat sambutan baik Baleg.

Hal ini pun menandakan masih adanya peluang untuk merevisi UU ITE.

"Kami melihatnya masih ada peluang untuk memasukan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Cristina.

Di samping itu, pihaknya menyambut baik langkah Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang membentuk Tim Kajian UU ITE.

Menurutnya, Tim Kajian UU ITE bisa saja mendorong untuk dilakukan revisi.

Namun, syaratnya adalah harus terlebih dulu menyerahkan naskah akademi revisi UU ITE.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X