Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Kompas.com - 24/02/2021, 22:11 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini vaksin lokal masih dalam tahap pembahasan dan perlu kajian lebih lanjut.

"Baik Vaksin Nusantara maupun Merah Putih masih perlu pembahasan dan kajian lebih lanjut," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/2/2021).

Ia menerangkan, saat ini, Vaksin Nusantara masih dalam tahap pembahasan dan kajian, sedangkan Vaksin Merah Putih memiliki progress yang berbeda-beda di lembaga-lembaga penelitian.

Untuk Vaksin Merah putih, pengembangannya dilakukan Lembaga Eijkman dan PT Biofarma (Persero). Vaksin ini diharapkan rampung pada November 2022.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Pengembangan itu digagas oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Vaksin Nusantara dikembangkan oleh ilmuwan Universitas Diponegoro (Undip) dengan menggandeng PT Rama Emerald Multi Sukses yang bekerja sama dengan AVITA Biomedical Inc.

Lebih lanjut, Sufmi turut mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran vaksin Covid-19 di Indonesia.

Pengawasan itu, kata dia, diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 DPR Inspeksi Kantor BPOM, Pastikan Proses Pemantauan dan Pengujian Vaksin Covid-19

“Kami mengapresiasi BPOM atas kerja kerasnya dalam mengawasi izin edar vaksin yang diedarkan kepada masyarakat,” ucap Dasco.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco secara langsung usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu.

Kunjungan itu diselenggarakan dalam rangka penyerapan informasi terkait proses uji coba Emergency Use Authorization (EUA) bagi beberapa vaksin produksi luar negeri.

Dasco yakin, ketepatan dan kecepatan BPOM dalam menguji kelayakan vaksin akan membantu Indonesia mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan

Keyakinan Dasco tersebut diungkapkan setelah menyaksikan presentasi dari BPOM. Dalam presentasi ini, BPOM telah menguji dua vaksin, yakni Coronavac dan Sinovac.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BPOM akan menguji kelayakan penggunaan vaksin Sinopharm hingga AstraZeneca.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Putih Sari menyatakan dukungannya terhadap upaya kemandirian bangsa akan suplai vaksin dalam negeri.

“Anak bangsa kita sangat antusias mengembangkan penelitian untuk menangani pandemi Covid-19. Mulai inovasi GeNose hingga pengembangan Vaksin Nusantara dan Merah Putih,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

Putih memastikan, DPR RI akan turut serta mengawal pengembangan vaksin dalam negeri. Tidak lupa, ia mengapresiasi kinerja BPOM yang ikut mengawasi izin edar vaksin dan berperan sebagai lembaga pengawas vaksin.

Sekadar informasi, kunjungan DPR ke Kantor BPOM tersebut dihadiri sejumlah anggota, di antaranya Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Anggota Komisi III DPR Habiburakhman, Bambang Haryadi, dan Sari Yulianti.

Selain itu, turut serta dalam rombongan, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto.

Baca juga: Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com