Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sukabumi Kerap Dilanda Bencana, Gus AMI Imbau Pemerintah Berikan Perhatian Serius

Kompas.com - 19/02/2021, 14:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau pemerintah agar memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

“Sukabumi harus mendapat perhatian mutlak karena terlampau sering mendapat bencana dan harus ditangani secara permanen,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/02/2021).

Pernyataan tersebut diungkapkan Abdul atau yang akrab disapa Gus AMI saat bertemu Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sukabumi Zainul S dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jumat.

Selain bersemuka dengan Bupati Zainul, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut mengaku siap menemui berbagai pihak terkait.

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bencana Alam Sukabumi, Gus AMI Dukung Rencana Relokasi Lahan

“Saya akan menemui pihak-pihak institusi serta instansi terkait. Utamanya, kementerian-kementerian yang bisa memberikan solusi cepat dan tepat dalam menangani musibah bencana di Kabupaten Sukabumi,” jelas Gus AMI.

Bahkan, lanjut dia, meski berdampak pada anggaran negara, masalah yang bersifat emergency (darurat) seperti bencana hendaknya mendapat perhatian.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah, terutama Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) supaya menangani bencana tersebut.

“Saya juga minta kepada teman-teman komisi, baik itu Komisi V, Komisi IX, badan anggaran (Banggar) untuk ikut membantu. Terutama, dalam bentuk hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap sebagai sarana relokasi korban musibah itu,” kata Gus AMI.

Baca juga: Korban Bencana Tanah Bergerak di Sukabumi Menanti Upaya Pemerintah

Sebab, musibah bencana longsor sudah berulang kali terjadi di Sukabumi. Bahkan, akibat keterbatasan anggaran, bantuan untuk korban terdampak sebelumnya belum tertangani.

Ia menyatakan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi, sepanjang kurun waktu Januari-Desember 2020, wilayah itu mengalami sebanyak 470 bencana.

“Ratusan bencana tersebut menyebabkan kerugian hingga Rp 71 miliar,” ucap Gus AMI.

Rinciannya, sambung dia, bencana longsor menerjang Sukabumi sebanyak 248 kejadian. Bencana angin kencang 104 kejadian, kebakaran 63 kejadian, banjir 27 kejadian, pergerakan tanah 16 kejadian, bencana lain-lain 10 kejadian, dan gempa bumi 2 kejadian.

Baca juga: Rekomendasi PVMBG: Tanam Pohon Berakar Kuat di Lokasi Tanah Bergerak Sukabumi

Dalam kesempatan tersebut, Gus AMI turut menyerahkan sejumlah bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Sukabumi.

Adapun bantuan yang diberikan berupa selimut, masker, alat swab antigen, dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Selain Gus AMI, turut hadir Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jabar Syaiful Huda, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com