PT DKI Ubah Hukuman Mantan Dirkeu Jiwasraya, dari Seumur Hidup Jadi 20 Tahun Penjara

Kompas.com - 25/02/2021, 15:46 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATerdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengubah hukuman yang dijatuhkan kepada mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo menjadi 20 tahun penjara.

Adapun Hary yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi Jiwasraya sebelumnya divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,” demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta dilansir dari laman Mahkamah Agung.

Baca juga: Eks Petinggi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN

Dalam putusannya, majelis hakim banding menyatakan bahwa terdakwa Hary telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Selain mengubah lamanya pidana penjara, majelis hakim banding juga mewajibkan Hary untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT DKI menilai, hukuman pidana seumur hidup yang dijatuhkan pengadilan tingkat perdana kurang memenuhi teori pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut majelis hakim banding, pemidanaan seseorang tidak semata-mata sebagai balasan, membuat malu, serta mengekang terpidana.

Baca juga: Tersangka Kasus Jiwasraya Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jadi Tersangka Lagi di Kasus Asabri

Pemidanaan, kata majelis hakim PT DKI, juga bertujuan membina seseorang dalam hal pendidikan moral, intelektual, serta kesadaran hukum.

“Karena setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan bersosial serta diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya,” demikian bunyi putusan tersebut.

Adapun perkara nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tersebut diputus dalam sidang musyarawah majelis hakim pada 17 Februari 2021.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Ini Peran 13 Tersangka Perusahaan Manajer Investasi

Putusan itu kemudian dibacakan dalam sidang pada Rabu (24/2/2021).

Majelis hakim perkara ini terdiri dari Haryono selaku ketua, serta Sri Andini, H. Mohammad Lutfi, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar selaku anggota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X