Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Rizieq pun ditetapkan sebagai tersangka atas kedua peristiwa kerumunan yakni di acara pernikahan anaknya di Petamburan dan saat berkunjung ke Megamendung.

Langgar aturan yang dibuat sendiri

Ketegasan pemerintah terhadap Rizieq itu kini dipertanyakan dalam menyikapi kerumunan massa saat menyambut kedatangan Jokowi di Maumere.

Meski kerumunan tersebut terjadi secara spontan, namun mereka mengkritik sikap Jokowi dan perangkat Istana yang membiarkan kerumunan tersebut.

Menanggapi kerumunan yang menyambut presiden itu, politikus Partai Demokrat Benny K Harman menilai bahwa Jokowi melanggar aturan protokol kesehatan (prokes) yaitu menjauhi atau menghindari kerumunan.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Berkunjung, Benny K Harman Teringat Waktu Rizieq Shihab Pulang

Padahal, kata Benny, Jokowi yang membuat aturan tersebut namun justru melanggarnya

"Secara hukum, Presiden jelas kasat mata melanggar aturan prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar Covid-19 hanya untuk melihat pemimpin yang mereka cintai," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Benny pun menyinggung peristiwa kerumunan yang terjadi saat masyarakat menyambut pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, yang baru tiba di Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurut Benny, kerumunan di Maumere mengingatkan dia akan ramainya penyambutan terhadap Rizieq Shihab yang kini berujung pada penindakan kepolisian.

"Saya teringat dengan masyarakat yang menyambut Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang dari luar negeri. Seolah tidak percaya bahaya Covid," katanya.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Kunjungi NTT, Mardani: Pemimpin Mesti Menjadi Contoh

Hal senada disampaikan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman. Ia menilai, seharusnya Jokowi memberikan contoh pentingnya protokol kesehatan Covid-19.

"Selain 3M yaitu meminimalisir mobilitas, mencegah keramaian kerumunan. Itu contoh yang harus kita berikan," kata Dicky.

Menurut Dicky, dibutuhkan keteladanan dan konsistensi atau komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu contoh keteladanan itu dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pejabat publik dalam hal ini Presiden.

"Kita perlu keteladanan dan memberikan contoh konsistensi mematuhi protokol kesehatan yang penting untuk tidak hanya siapapun yang melakukan, tapi juga untuk masyarakat dan berkontribusi dalam perbaikan pandemi kita yang belum terkendali ini," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Disambut Kerumunan Saat ke Maumere, Epidemiolog: Harusnya Dihindari, NTT Berisiko Tinggi