Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Kompas.com - 25/02/2021, 12:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2/2021), menuai kritik.

Pasalnya Jokowi disambut kerumunan massa yang sebagian besar tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak saking antusiasnya menyambut kedatangan orang nomor satu di republik ini.

Melihat massa yang berkerumun menyambutnya, Jokowi pun berupaya membalas sambutan warga yang menunggunya di pinggir jalan dengan mengeluarkan kepalanya lewat atap mobil untuk menyapa.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat jika Tak Taat Prokes

Saat menyapa warga yang menantinya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tak lupa mengenakan masker sembari membagi-bagikan suvenir dari dalam mobil yang tengah melaju.

Ia pun melambaikan tangan untuk membalas sambutan masyarakat atas kedatangannya di Maumere.

Dinilai kontradiktif

Aksi Jokowi yang menyapa kerumunan masyarakat di NTT menuai kritik lantaran dinilai kontradiktif dengan arahannya selama ini kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan kepala daerah, untuk menindak tegas kerumunan di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19.

Ia meminta para pejabat tersebut tak hanya mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan tetapi juga harus berani menindak tegas dengan membubarkan kerumunan dan memberi sanksi masyarakat yang tak mengenakan masker.

"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," kata Jokowi lewat siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Kerumunan Penyambutan Jokowi di Maumere, Kritik Publik, dan Kekhawatiran Penularan Virus

Ia mengingatkan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Instruksi yang disampaikan Jokowi itu sejatinya merupakan bentuk teguran terhadap Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah atas peristiwa kerumunan penyambutan kedatangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Bandara Soekarno-Hatta.

Kerumunan tersebut berlanjut dalam acara pernikahan anak Rizieq Shihab beserta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Pimpinan FPI itu.

Rizieq lalu juga kedapatan mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan itu, terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Akibat terjadinya kerumunan massa yang besar itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

Rizieq pun ditetapkan sebagai tersangka atas kedua peristiwa kerumunan yakni di acara pernikahan anaknya di Petamburan dan saat berkunjung ke Megamendung.

Langgar aturan yang dibuat sendiri

Ketegasan pemerintah terhadap Rizieq itu kini dipertanyakan dalam menyikapi kerumunan massa saat menyambut kedatangan Jokowi di Maumere.

Meski kerumunan tersebut terjadi secara spontan, namun mereka mengkritik sikap Jokowi dan perangkat Istana yang membiarkan kerumunan tersebut.

Menanggapi kerumunan yang menyambut presiden itu, politikus Partai Demokrat Benny K Harman menilai bahwa Jokowi melanggar aturan protokol kesehatan (prokes) yaitu menjauhi atau menghindari kerumunan.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Berkunjung, Benny K Harman Teringat Waktu Rizieq Shihab Pulang

Padahal, kata Benny, Jokowi yang membuat aturan tersebut namun justru melanggarnya

"Secara hukum, Presiden jelas kasat mata melanggar aturan prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar Covid-19 hanya untuk melihat pemimpin yang mereka cintai," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Benny pun menyinggung peristiwa kerumunan yang terjadi saat masyarakat menyambut pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, yang baru tiba di Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurut Benny, kerumunan di Maumere mengingatkan dia akan ramainya penyambutan terhadap Rizieq Shihab yang kini berujung pada penindakan kepolisian.

"Saya teringat dengan masyarakat yang menyambut Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang dari luar negeri. Seolah tidak percaya bahaya Covid," katanya.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Kunjungi NTT, Mardani: Pemimpin Mesti Menjadi Contoh

Hal senada disampaikan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman. Ia menilai, seharusnya Jokowi memberikan contoh pentingnya protokol kesehatan Covid-19.

"Selain 3M yaitu meminimalisir mobilitas, mencegah keramaian kerumunan. Itu contoh yang harus kita berikan," kata Dicky.

Menurut Dicky, dibutuhkan keteladanan dan konsistensi atau komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu contoh keteladanan itu dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pejabat publik dalam hal ini Presiden.

"Kita perlu keteladanan dan memberikan contoh konsistensi mematuhi protokol kesehatan yang penting untuk tidak hanya siapapun yang melakukan, tapi juga untuk masyarakat dan berkontribusi dalam perbaikan pandemi kita yang belum terkendali ini," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Disambut Kerumunan Saat ke Maumere, Epidemiolog: Harusnya Dihindari, NTT Berisiko Tinggi

Dicky menilai, kedatangan Jokowi ke Maumere yang memicu kerumunan berisiko tinggi baik bagi Presiden sendiri maupun masyarakat setempat. Sebab, menurut dia, NTT merupakan wilayah dengan performa pengendalian pandemi yang buruk.

"Artinya beliau datang ke wilayah yang berisiko tinggi. Sehingga harus dihindari adanya keramaian seperti itu. Berbahaya buat Presiden kita," kata Dicky.

Pembelaan Istana

Merespons peristiwa tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang juga ikut dalam rombongan menyatakan, saat Jokowi dan rombongan masih dalam perjalanan, masyarakat Maumere sudah menunggu di tepi jalan.

Warga kemudian mendekat ketika mobil Jokowi tiba.

"Saat dalam perjalanan masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," kata Bey kepada wartawan.

Baca juga: Antusias Sambut Jokowi, Warga Sikka: Lihat Beliau Keluar dari Mobil Saja Sudah Luar Biasa

Melihat spontanitas dan antusiasme warga, Jokowi memutuskan untuk menyapa dari atap mobil. Bersamaan dengan itu, ia mengingatkan warga untuk memakai masker.

"Kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," ujar Bey.

"Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," tuturnya.

Bey menambahkan, pembagian suvenir yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk spontanitas untuk menghargai antusiasme masyarakat. Suvenir yang dibagikan berupa buku, kaus, dan masker.

"Tapi poinnya Presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com