Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Jangan Nodai Partai dengan Para Pengkhianat

Kompas.com - 18/02/2021, 07:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak semua kader partainya untuk tidak menjadi pengkhianat.

Hal tersebut ia utarakan kepada seluruh kader untuk merespons adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat (GPKPD).

"Saya mengajak semua: Jangan nodai partai yang kita cintai ini dengan para pengkhianat. Dalam bentuk apa pun, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi manapun," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: AHY: Hubungan Jokowi-SBY Cukup Baik, tetapi Kelompok Ini Berusaha Memecah

Ia mengingatkan kepada seluruh kader, apabila seseorang menjadi pengkhianat, akan sulit bagi orang tersebut untuk mengembalikan kepercayaan seumur hidupnya.

Kendati demikian, AHY meyakini bahwa seluruh kader Demokrat bukanlah pengkhianat.

"Tetapi hal itu saja tidak cukup untuk membuat partai ini bangkit dan besar lagi," kata dia.

Oleh karena itu, ia sekaligus mengajak seluruh kader untuk melawan para pengkhianat partai.

AHY menyebut, melawan para pengkhianat merupakan bentuk dari seseorang yang berjiwa patriot, pembela kebenaran dan keadilan.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan aturan dan hukum yang berlaku secara konstitusional.

"Untuk itu, saya instruksikan kepada segenap jajaran pimpinan dan pengurus serta seluruh kader Partai Demokrat di mana pun berada, mari kita lawan, cegah, tangkal, dan hadapi para pelaku GPK-PD dengan keberanian seorang Patriot," ucap AHY. 

Baca juga: AHY Temui Mantan Ketum Demokrat Subur Budhisantoso, Bahas Isu Kudeta

Selain itu, AHY mengingatkan bahwa persoalan yang menimpa Demokrat bukanlah persoalan internal.

Ia menyadari internal partai tetap solid, tetapi pihak eksternal yang terlibat bukan sekadar berita hoaks.

"Karena telah dibuktikan dengan data dan fakta. Persoalan GPK-PD juga bukan hanya persoalan Ketum dan DPP PD semata, tetapi juga menyangkut kita semua," kata dia.

Awal Februari lalu, publik digemparkan dengan adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Hal tersebut disampaikan langsung oleh AHY pada Senin (1/2/2021).

Ia menyebut, ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Adapun, gerakan mengambil alih posisi ketua umum Partai Demokrat itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com