Isu Kudeta di Demokrat, Andi Mallarangeng: Jenderal Mau Kudeta Mayor, Gagal Pula

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut, ada anggapan isu pengambilalihan kepemimpinan di partainya merupakan pertarungan antara seorang jenderal yang ingin mengudeta mayor.

Seperti diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah seorang pensiunan TNI berpangkat jenderal. Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninggalkan dinas militer saat berpangkat mayor.

"Katanya begini, kalau di Myanmar itu jenderal kudeta presiden dan menteri-menteri. Kalau di sini ada jenderal mau kudeta mayor, gagal pula," kata Andi, dalam sebuah diskusi yang disiarkan akun Youtube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: Sekjen Tegaskan Demokrat Tak Pernah Tuduh Menteri Terlibat Kudeta

Andi menuturkan, upaya kudeta itu gagal setelah kader-kader Partai Demokrat yang ditemui Moeldoko di sebuah hotel langsung melapor kepada AHY pada keesokan harinya.

Menurut Andi, para kader itu melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menyatakan siap menjadi ketua umum.

Moeldoko juga disebut tengah mempersiapkan 360 DPC dan DPR agar bisa menggelar kongres luar biasa (KLB).

Setelah mendapat laporan itu, AHY pun segera menyurati Presiden Joko Widodo serta menggelar konferensi pers untuk mengungkap adanya upaya kudeta tersebut.

Andi pun membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut pertemuan dengan kader Partai Demokrat sekadar ngopi-ngopi.

"Kalau ngopi-ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi-ngopi? Nah itu persoalan, ini offside, bukan cuma offside, kartu merah, ini kartu merah kalau sepakbola, harus out," kata Andi.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Hanya Jual Nama

Sebelumnya, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.