Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara

Kompas.com - 17/02/2021, 09:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyatakan, pihaknya siap menjadi relawan uji klinis fase 2 vaksin Covid-19 buatan dalam negeri yaitu Vaksin Nusantara.

Hal itu disampaikan Melki saat Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja memantau jalannya penelitian dalam pembuatan Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Kariadi Semarang, Selasa (16/2/2021).

"Semua anggota Komisi IX yang hadir bersedia untuk relawan uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara," kata Melki dalam siaran pers, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac Pagi Ini

Sejumlah anggota Komisi IX DPR yang mengikuti kunjungan itu adalah Abidin Fikri dari Fraksi PDI-P, Darul Siska dari Fraksi Partai Golkar, Fadholi dari Fraksi Partai Nasdem, Ade Riski Pratama dari Fraksi Partai Gerindra, dan Nurul Yasin dari Fraksi PKB

Melki menuturkan, berdasarkan paparan dari tim peneliti Vaksin Nusantara ini dipastikan aman setelah melakukan uji klinis fase 1 kepada lebih dari 30 relawan vaksin.

Melki menambahkan, tim peneliti juga memaparkan Vaksin Nusantara aman untuk semua golongan, termasuk bagi warga yang memiliki komorbid dan anak-anak.

"Lebih dari 30 orang yang diuji klinis tahap satu itu hasilnya aman dan tidak menimbulkan efek dan gejala apa pun yang membahayakan, ucapnya.

"Dan hasil penelitan dari antibodinya atau Imunogenitas atau kemampuan untuk menghasilkan daya tahan tubuh terhadap Covid itu juga tinggi," ujar Melki.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Dimulai, Pedagang Pasar Tanah Abang Disuntik Hari Ini

Politikus Partai Golkar itu memastikan Komisi IX DPR akan mengawal pengembangan Vaksin Nusantara terlebih vaksin Covid-19 ini dibuat secara personal dan buatan anak bangsa.

Untuk itu, ia juga mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengecek hasil temuan dari uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara.

"Kalau misalnya data dari tim peneliti setelah dicek lebih lanjut oleh BPOM memenuhi ketentuan pembuatan vaksin yang aman dan berkhasiat maka bangsa Indonesia bisa merayakan dengan suka cita temuan ini," ujar Melki.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 bagi Wartawan Ditargetkan Mulai Minggu Ketiga Maret

Komisi IX DPR juga mendorong agar BPOM tidak hanya menunggu laporan dari setiap tahapan uji klinis namun turut terlibat memastikan pembuatan Vaksin Nusantara tersebut memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

"BPOM juga kita minta tidak hanya menunggu laporan tapi kalau bisa juga ikut dalam tim ini, jadi bisa diketahui bagaimana semua tahapan dalam pembuatan vaksin ini," kata Melki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com