KPI Bentuk Tim untuk Sempurnakan Penerapan Protokol Kesehatan di Televisi

Kompas.com - 16/02/2021, 21:59 WIB
Ilustrasi masker medis SHUTTERSTOCK/eakkachai halangIlustrasi masker medis
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan membentuk tim untuk menyempurnakan aturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di televisi.

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, tim tersebut nantinya akan terdiri Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, lembaga penyiaran dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Rencananya nanti ada tim, kami akan ada tim dari KPI, kemudian satgas, lembaga penyiaran juga melibatkan (Kementerian) Parekraf," kata Mulyo kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

"Karena (Kementerian) Parekraf kan sudah mengeluarkan permen tentang penerapan protokol kesehatan dalam produksi sinetron dan film," ujar dia.

Mulyo menjelaskan, tim tersebut akan menyusun peraturan untuk menyempurnakan pelaksanaan protokol kesehatan di televisi.

Baca juga: KPI Beri Teguran Tertulis untuk Sinetron Buku Harian Seorang Istri

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan itu dibuat untuk melengkapi Keputusan KPI Pusat Nomor 20 yang diterbitkan 25 November 2020.

"Bukan mengontrol, menyusun semacam peraturan begitu lah penerapan protokol kesehatan dalam produksi lembaga penyiaran terutama di televisi," imbuhnya.

Sebelumnya, KPI baru-baru merilis 37 program acara dari 11 stasiun televisi yang diduga melanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Dari 37 tayangan ini, pelanggaran protokol kesehatan yang paling banyak dilakukan adalah tidak mengenakan masker, pelindung wajah, serta social distancing.

Tayangan-tayangan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan ini didominasi oleh program hiburan seperti variety show.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X