Kompas.com - 10/02/2021, 17:27 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Agustri Yogasmara yang diduga sebagai perantara terkait anggota DPR Ihsan Yunus menyerahkan dua unit sepeda merek Brompton kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar hari ini saksi Agustri Yogasmara hadir menyerahkan dua unit sepeda Brompton kepada tim penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Penyerahan sepeda itu diduga terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 dengan tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Baca juga: Kata KPK Soal Nama Kader PDI-P Ihsan Yunus yang Muncul Saat Rekonstruksi Kasus Suap Bansos Covid-19

Ali mengatakan, penyidik KPK akan menganalisis lebih lanjut terkait dua unit sepeda yang diserahkan tersebut.

Jika ditemukan kaitan barang tersebut dengan perkara yang tengah disidik, KPK akan menyitanya sebagai barang bukti. 

Dalam rekonstruksi yang digelar KPK sebelum ini, diketahui bahwa perantara Ihsan Yunus yang bernama Agustri Yogasmara menerima uang Rp 1,352 miliar dan dua sepeda merek Bompton dari Harry Van Sidabuke, pihak swasta yang berstatus tersangka dugaan korupsi bansos.

Pada 27 Januari, KPK memanggil Ihsan Yunus untuk diperiksa sebagai saksi.

Ia menjadi saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Sosial.

Baca juga: Kasus Suap Bansos, KPK Panggil Kader PDI-P Ihsan Yunus sebagai Saksi

Dalam kasus itu, Juliari Batubara selaku Mensos diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.

Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000.

Adapun Selain Harry dan Joko, tersangka lainnya yakni, Juliari Batubara, Adi Wahyono selaku (PPK) di Kementerian Sosial, serta Ardian I M selaku pihak swasta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X