Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Kader yang Terlibat Gerakan Kudeta Partai Masih Diproses

Kompas.com - 09/02/2021, 18:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, para kader yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) hingga kini masih diproses Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Menurut dia, partainya akan menghormati berbagai proses yang ada di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

"Mekanisme internal ini kami lakukan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, dan kami akan melalui semuanya karena kami taat asas dan penuh dengan kehati-hatian," kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/2/2021).

Ia melanjutkan, keterlibatan pihak eksternal dalam GPKPD terus mengerucut kepada salah satu pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat Sebut Pertemuan Moeldoko dan Kader Beda dengan Ngopi-ngopi bersama Luhut

Selain itu, mantan kader Demokrat yang dulu dipecat karena kasus korupsi juga masih terus diperiksa oleh Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Namun, Herzaky tak menyebut nama-nama yang dimaksud sebagai pejabat penting pemerintahan dan mantan kader tersebut.

Herzaky menambahkan, Demokrat hingga kini juga terus mendalami gerak-gerik pihak eksternal.

Ia pun tak memungkiri jika suatu saat dalam proses penyelidikan, pelaku dari eksternal justru bertambah.

"Kami juga masih mendalami terus gerak-gerik pihak eksternal, termasuk kemungkinan bertambahnya pelaku dari pihak eksternal. Sementara, semua masih dalam proses penyelidikan. Belum bisa kami informasikan dulu kepada publik," ujarnya.

Sebelumnya, Herzaky Mahendra Putra mengaku, pihaknya hingga kini belum menyebut nama-nama kader yang diduga terlibat kudeta kekuasaan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selain Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Baca juga: Memaknai Unggahan Ngopi Moeldoko, Sindirian untuk Demokrat?

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa sudah ada tindak lanjut dari partai atas gerakan tersebut melalui Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

"Untuk kader kami yang terlibat, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Sehingga, lanjut dia, segala sesuatu yang dilakukan gerakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti nama-nama itu akan diungkap ke publik. Sehingga, ia meminta agar semua pihak menunggu Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai bekerja.

"Biarkan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai kami menuntaskan pekerjaannya dulu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com