Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Selain Covid-19, Komisi III Minta Pemerintah Siaga dalam Penanggulangan Bencana

Kompas.com - 04/02/2021, 17:26 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengimbau, pemerintah harus siaga dalam menanggulangi bencana di Indonesia.

“Terutama menyediakan sarana dan prasarana (sarpas) dan tata kelola untuk mengatasi banjir dan musibah lainnya,” ujarnya dalam kunjungan kerja spesifik di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (4/2/2021).

Alhabsyi mengungkapkan, musibah pokok yang sedang dihadapi sebenarnya adalah pandemi Covid-19.

Namun, musibah lain juga datang silih berganti, seperti gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) dan beberapa bencana alam di daerah lainnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Segera Diimplementasikan

“Ini merupakan tugas yang cukup berat. Apalagi, bencana ini terjadi di masa pandemi Covid-19,” kata Alhabsyi, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Maka dari itu, lanjut dia, dana emergency (darurat) harus menjadi perhatian penuh pemerintah. Termasuk semua hal yang menyangkut kepedulian dan hak sosial rakyat,

Pasalnya, para korban bencana masih membutuhkan dukungan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai hal ini.

"Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terus memberikan program dukungan,” imbuh legislator daerah pemilihan (Dapil) Kalsel ini.

Baca juga: Postur Anggaran Pendidikan Capai Rp 550 Triliun, DPR Ingin PJP 2020-2035 Dipertajam

Adapun dukungan tersebut, baik dalam bentuk logistik maupun kesehatan untuk menolong warga yang tertimpa musibah, terutama korban bencana Kalsel.

“Secara khusus, saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel agar menerjunkan personilnya guna membantu penanganan banjir,” pinta politisi Fraksi-PKS ini.

Hal ini, kata Alhabsyi, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mitra kerja Komisi III. Selain memiliki personil terbesar, Polri memiliki visi melayani.

Baca juga: Ikut Rapat Bersama DPR RI, PPI Dunia Rekomendasikan 4 Poin Perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia

Salurkan bantuan kepada masyarakat Kalsel

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPR turut memberikan bantuan berupa 2000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Provinsi Kalsel.

Dari total bantuan tersebut, rencananya akan dibagi dan disalurkan untuk Kabupaten Banjar, Batola, dan Hulu Sungai Tengah.

"Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat yang terdampak banjir," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh, saat menyerahkan bantuan paket sembako di Kabupaten Banjar, Kalsel.

Ia berharap, bantuan dari sumbangan pimpinan, dan para anggota Komisi III DPR tersebut bisa membantu meringankan masyarakat yang terpapar banjir.

Baca juga: Pimpinan DPR Didesak Segera Sahkan Prolegnas 2021

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com