KILAS

Postur Anggaran Pendidikan Capai Rp 550 Triliun, DPR Ingin PJP 2020-2035 Dipertajam

Kompas.com - 03/02/2021, 18:33 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man (dpr.go.id)Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

KOMPAS.com – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI) Syaiful Huda mengatakan, postur anggaran pendidikan Indonesia tahun ini mencapai Rp 550 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Jumlah ini, kata Syaiful, dialokasikan untuk tiga pembagian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Untuk Kemendikbud alokasi yang diberikan sebesar Rp 81,5 triliun, Kemenag sebesar Rp 55 triliun, dan TKDD sebesar Rp 299,06 triliun,” kata Syaiful dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Dengan total tersebut, Syaiful berharap agar reformulasi anggaran pendidikan dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 bisa lebih dipertajam.

Baca juga: Ikut Rapat Bersama DPR RI, PPI Dunia Rekomendasikan 4 Poin Perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia

“Harus ada pembahasan teknis lanjutan, supaya sasaran program bisa tercapai dan isu fundamental pendidikan Indonesia bisa segera terealisasikan,” serunya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini diungkapkan Syaiful dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan mitra kerja terkait terkait pembahasan PJP 2020-2035 Kemendikbud Sektor Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, reformulasi PJP harus berorientasi pada peningkatan kuantitas, baik tenaga pendidikan maupun siswa dan mahasiswa.

“Kami menekankan agar PJP ini selaras dengan visi negara yang tertuang dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945,” ungkap wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat tersebut.

Baca juga: Profil Marzuki Alie, Eks Ketua DPR yang Dituding Terlibat Kudeta Partai Demokrat

Dasar hukum yang dimaksud Syaiful berkenaan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyebut tentang alokasi anggara pendidikan sebesar 20 persen berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mengamini pernyataan Syaiful, Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sepakat bahwa postur anggaran pendidikan ini perlu dipelajari kembali agar menghasilkan rekomendasi kuat, terutama yang berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mewujudkan PJP tahun 2020-2035.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Nasional
Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.