Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Moeldoko, Panglima TNI Era SBY yang Dituding Hendak Kudeta AHY

Kompas.com - 02/02/2021, 14:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan di ranah politik Tanh Air saat ini.

Oleh sejumlah elite Partai Demokrat, Moeldoko dituding hendak mengudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024.

Tudingan ini pun langsung dibantah Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa isu ini bermula dari aktivitasnya menerima rombongan tamu.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

Moeldoko tak menyebut detail tamu yang ia maksud. Namun, menurut dia, tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Dari aktivitas tersebut, muncul foto-foto antara Moeldoko dengan tamu-tamunya. Moeldoko menduga, isu kudeta ini berangkat dari beredarnya foto-foto itu.

Meski begitu, Moeldoko enggan dikaitkan dengan tudingan kudeta.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata dia.

Baca juga: Saat Moeldoko Bantah Bola Panas Kudeta Partai Demokrat...

Lantas, seperti apakah kiprah Moeldoko? Berikut perjalanan karier mantan Panglima TNI tersebut.

Ditunjuk Panglima TNI oleh SBY

Sebelum duduk sebagai pejabat Istana Kepresidenan, Moeldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Di militer, karier Moeldoko mulai memuncak ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Jabatan itu diemban Moeldoko selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko ditunjuk oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak lain mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus ayah AHY, untuk naik pangkat dan menjadi Panglima TNI.

Baca juga: AHY Harus Terbuka, Kenapa Kegaduhan Ini Perlu Terjadi...

Alumnus Akabari angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (22/10/2019).ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Politik praktis

Kursi Panglima TNI dijabat Moeldoko selama hampir 2 tahun, mulai 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.

Namun, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

Karier Moeldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekira tiga tahun lalu. Tepat 17 Januari 2018 Moeldoko di lantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Saat itu, pemerintahan RI masih dipimpin Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Adapun Moeldoko masuk kabinet setelah Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan pada Januari 2018. Saat itu dia menggantikan Teten Masduki.

Di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Baca juga: Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat...

Selain menjabat KSP, Moeldoko juga duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2017.

Dilansir dari laman hkti.or.id, sektor pertanian bukan hal asing bagi Moeldoko yang merupakan anak seorang petani.

Moeldoko juga disebut banyak melakukan aktivitas bisnis. Salah satu kiprah Moeldoko di sektor bisnis yakni mendirikan pabrik bus bertenaga listrik.

Selain itu, Moeldoko juga aktif di ranah ekonomi syariah. Bersama putranya, ia mendirikan fintech syariah yang berorientasi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com