Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

Kompas.com - 02/02/2021, 12:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, masih terlalu dini untuk mengaitkan isu 'kudeta' di Partai Demokrat dengan pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin merebut partai tersebut untuk dijadikan kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Urusan pilpres masih jauh, lebih baik energi kita fokuskan untuk penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi rakyat," kata Djarot saat dihubuhngi, Selasa (2/2/2021).

Menurut Djarot, sebaiknya energi para elite partai politik dan pemerintahan tidak selalu ditujukan untuk kepentingan Pilpres 2024.

Sebab, kata Djarot, pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya terkendali dan kondisi ekonomi pun masih terpuruk.

"Adalah naif dan tidak bijak apabila energi positif elite partai dan pemerintahan selalu ditujukan ke arah konstentasi persaingan di Pilpres 2024, sedangkan pandemi belum bisa dikendalikan secara baik dan ekonomi rakyat masih terpuruk," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Rebut Demokrat demi Capres 2024, Gerindra: Belanda Masih Jauh

Di samping itu, Djarot mengatakan, isu perebutan kekuasaan di tubuh Partai Demokrat sebagai bentuk kekhawatiran yang berlebihan.

Djarot mengatakan, konsolidasi internal partai merupakan tanggung jawab seorang ketua umum partai.

"Menurut saya itu halusinasi dan keakhawatitan yang berlebihan. Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggung jawab utama dari ketum partai," kata Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat secara inkonstitusional.

AHY mengatakan, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat pemerintah yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Isu Kudeta di Demokrat Halusinasi dan Kekhawatiran Berlebih

Ketua Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky mengungkapkan, sosok pejabat yang dimaksud adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com