Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

Kompas.com - 02/02/2021, 12:05 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat yang ikut dalam pemilihan legislatif 2019 dengan Dapil Sumut 3 diprediksi kuat akan duduk di Senayan, Rabu (8/5/2019) KOMPAS.com/MEI LEANDHAMantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat yang ikut dalam pemilihan legislatif 2019 dengan Dapil Sumut 3 diprediksi kuat akan duduk di Senayan, Rabu (8/5/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, masih terlalu dini untuk mengaitkan isu 'kudeta' di Partai Demokrat dengan pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin merebut partai tersebut untuk dijadikan kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Urusan pilpres masih jauh, lebih baik energi kita fokuskan untuk penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi rakyat," kata Djarot saat dihubuhngi, Selasa (2/2/2021).

Menurut Djarot, sebaiknya energi para elite partai politik dan pemerintahan tidak selalu ditujukan untuk kepentingan Pilpres 2024.

Sebab, kata Djarot, pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya terkendali dan kondisi ekonomi pun masih terpuruk.

"Adalah naif dan tidak bijak apabila energi positif elite partai dan pemerintahan selalu ditujukan ke arah konstentasi persaingan di Pilpres 2024, sedangkan pandemi belum bisa dikendalikan secara baik dan ekonomi rakyat masih terpuruk," kata dia.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Rebut Demokrat demi Capres 2024, Gerindra: Belanda Masih Jauh

Di samping itu, Djarot mengatakan, isu perebutan kekuasaan di tubuh Partai Demokrat sebagai bentuk kekhawatiran yang berlebihan.

Djarot mengatakan, konsolidasi internal partai merupakan tanggung jawab seorang ketua umum partai.

"Menurut saya itu halusinasi dan keakhawatitan yang berlebihan. Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggung jawab utama dari ketum partai," kata Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat secara inkonstitusional.

AHY mengatakan, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat pemerintah yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Isu Kudeta di Demokrat Halusinasi dan Kekhawatiran Berlebih

Ketua Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky mengungkapkan, sosok pejabat yang dimaksud adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Nasional
Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Nasional
PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X