Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"AHY Harus Terbuka, Kenapa Kegaduhan Ini Perlu Terjadi..."

Kompas.com - 02/02/2021, 12:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina sekaligus pendiri Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terbuka mengenai adanya upaya kudeta di partai berlambang bintang Mercy itu.

"AHY harus terbuka, kira-kira ada usaha apa sih sebetulnya dan kenapa kegaduhan ini perlu terjadi, sebetulnya sistem politik kita kan sudah bagus," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Hendri mengatakan, pengumuman yang disampaikan AHY bersifat umum. Artinya, informasi yang disampaikan bertujuan agar masyarakat mengetahui apa yang sedang terjadi.

Baca juga: Pernyataan Lengkap AHY soal Dugaan Kudeta di Partai Demokrat

Akan tetapi, informasi yang disampaikan AHY masih kurang terbuka. Sehingga, masyarakat pun bertanya-tanya.

"Seharusnya kalau memang Demokrat solid, enggak perlu merasa insecure, ya, Mas AHY. Jadi sekarang orang bertanya-tanya," kata Hendri.

Hendri juga menyatakan seharusnya Partai Demokrat tidak gentar menghadapi isu kudeta apabila benar-benar solid. Menurut dia, hal ini seharusnya dihadapi saja.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengudeta Kekuasaan AHY di Demokrat

Sejalan dengan itu, lanjut Hendri, Presiden Joko Widodo tidak perlu repot-report hal tersebut sekalipun ada dugaan keterlibat pejabat Istana.

"Kalau Demokrat solid enggak perlu takut sama isu-isu kayak gini, dihadapi saja, santai saja dan buat Jokowi, biasa saja, enggak perlu diurus," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, AHY menyatakan ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di Pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting Pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com