Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Partai Demokrat Tunjukkan Sikap Siap Perang Terbuka

Kompas.com - 02/02/2021, 12:26 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Demokrat sedang menyatakan siap berperang secara terbuka dengan siapa saja yang menjadi lawan politik.

Adi melihat sikap tersebut terepresentasi dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut ada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa.

Gerakan itu disebut-sebut melibatkan pejabat di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo. Bahkan, menurut AHY, upaya itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Konferensi pers (AHY) adalah penegasan bahwa Demokrat siap perang secara terbuka dengan siapapun pihak-pihak itu. Termasuk pihak istana," ujar Adi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Saat Moeldoko Bantah Bola Panas Kudeta Partai Demokrat...

Menurut Adi, sikap yang menarik ditunjukkan Partai Demokrat karena berani langsung menyebut nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai sosok di balik upaya pengambilalihan jabatan ketua umum.

Demokrat tidak menggunakan sindiran atau kiasan, serta tidak menggunakan inisial untuk menyebut orang yang dimaksud oleh AHY.

"ini yang saya kira suatu hal luar biasa dan enggak main-main perang terbukanya itu," ucap Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan, Partai Demokrat sudah mencapai klimaks dalam menghadapi manuver politik di internal partai.

Menurut Adi, AHY tidak akan menggelar konferensi pers jika dinamika manuver politik di dalam partai masih berskala kecil dan bisa diselesaikan secara internal.

"Mungkin yang dirasakan ada gerakan kudeta itu bukan cuma sehari dua hari tapi sudah berlangsung lama, makin kuat dan makin konsolidatif sehingga AHY mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa ada pihak tertentu di lingkaran Istana ingin mengudeta sebagai Ketua Umum," ucap Adi.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko

Sebelumnya, AHY menuding ada gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan partainya.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY mengungkap, ada lima pelaku gerakan ini yang terdiri dari seorang kader aktif serta seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat secara Paksa

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com