Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyatakan PPKM Tidak Efektif, Jokowi Dinilai Sangat Kecewa

Kompas.com - 01/02/2021, 20:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi sehingga mampu menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Menurut saya, itu indikasi Pak Jokowi sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi. Dia mungkin berpikir PPKM bisa menjadi pendekatan baru yang lebih efektif karena skalanya Jawa-Bali," kata Sulfikar kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Namun, kata dia, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya penambahan kasus harian Covid-19. Bahkan, kasus harian telah menembus angka 1 juta.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Lakukan Karantina Wilayah Secara Penuh

Sulfikar mengaku tak terkejut melihat adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan karena tidak efektifnya penanganan melalui PPKM.

"Dari awal memang sudah saya prediksi bakal seperti ini. Ibarat air bah ditangani pakai pompa Sanyo," ujarnya.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi pada dasarnya sudah merelakan perekonomian akan turun diakibatkan adanya pembatasan.

"Ketika Pak Jokowi bilang 'Enggak apa-apa ekonomi turun' itu artinya dia rela berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ekonomi itu tidak bermakna karena jumlah kasus malah tambah naik," tambah Sulfikar.

Baca juga: Satgas Covid-19: Evaluasi Presiden soal PPKM Masukan Berharga bagi Kami

Lebih lanjut, Sulfikar menduga, kekecewaan tersebut juga ditunjukkan dari sikap Presiden yang meminta masukan para epidemiolog di luar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penanganan pandemi.

Padahal, di dalam Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki epidemiolog salah satunya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Tapi intinya, selama PSBB atau PPKM tidak dilakukan dengan sangat ketat hasilnya ya akan begitu-begitu saja," terangnya.

Sulfikar menilai, ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Ini Kata Ridwan Kamil

Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan.
Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19. Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com