Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyatakan PPKM Tidak Efektif, Jokowi Dinilai Sangat Kecewa

Kompas.com - 01/02/2021, 20:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi sehingga mampu menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Menurut saya, itu indikasi Pak Jokowi sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi. Dia mungkin berpikir PPKM bisa menjadi pendekatan baru yang lebih efektif karena skalanya Jawa-Bali," kata Sulfikar kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Namun, kata dia, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya penambahan kasus harian Covid-19. Bahkan, kasus harian telah menembus angka 1 juta.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Lakukan Karantina Wilayah Secara Penuh

Sulfikar mengaku tak terkejut melihat adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan karena tidak efektifnya penanganan melalui PPKM.

"Dari awal memang sudah saya prediksi bakal seperti ini. Ibarat air bah ditangani pakai pompa Sanyo," ujarnya.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi pada dasarnya sudah merelakan perekonomian akan turun diakibatkan adanya pembatasan.

"Ketika Pak Jokowi bilang 'Enggak apa-apa ekonomi turun' itu artinya dia rela berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ekonomi itu tidak bermakna karena jumlah kasus malah tambah naik," tambah Sulfikar.

Baca juga: Satgas Covid-19: Evaluasi Presiden soal PPKM Masukan Berharga bagi Kami

Lebih lanjut, Sulfikar menduga, kekecewaan tersebut juga ditunjukkan dari sikap Presiden yang meminta masukan para epidemiolog di luar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penanganan pandemi.

Padahal, di dalam Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki epidemiolog salah satunya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Tapi intinya, selama PSBB atau PPKM tidak dilakukan dengan sangat ketat hasilnya ya akan begitu-begitu saja," terangnya.

Sulfikar menilai, ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Ini Kata Ridwan Kamil

Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan.
Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19. Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Mulanya Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan PPKM.

Baca juga: PPKM Dinilai Jokowi Belum Efektif, Ganjar Usul Diterapkan Serentak di Kabupaten/Kota se-Jawa Bali

Kemudian ia mengatakan tak mempermasalahkan bila perekonomian menurun di masa PPKM jika diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

“Yang kedua menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi.

Ia pun mengatakan pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19. Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Untuk itu ia meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus Covid-19 agar pelaksanaannya efektif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com