Kompas.com - 01/02/2021, 20:16 WIB
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kalimantan Selatan untuk tinjau banjir, Senin (18/1/2021). Sumber: Instagram Sekretariat Kabinet. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPresiden Joko Widodo bertolak menuju Kalimantan Selatan untuk tinjau banjir, Senin (18/1/2021). Sumber: Instagram Sekretariat Kabinet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi sehingga mampu menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Menurut saya, itu indikasi Pak Jokowi sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi. Dia mungkin berpikir PPKM bisa menjadi pendekatan baru yang lebih efektif karena skalanya Jawa-Bali," kata Sulfikar kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Namun, kata dia, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya penambahan kasus harian Covid-19. Bahkan, kasus harian telah menembus angka 1 juta.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Lakukan Karantina Wilayah Secara Penuh

Sulfikar mengaku tak terkejut melihat adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan karena tidak efektifnya penanganan melalui PPKM.

"Dari awal memang sudah saya prediksi bakal seperti ini. Ibarat air bah ditangani pakai pompa Sanyo," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi pada dasarnya sudah merelakan perekonomian akan turun diakibatkan adanya pembatasan.

"Ketika Pak Jokowi bilang 'Enggak apa-apa ekonomi turun' itu artinya dia rela berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ekonomi itu tidak bermakna karena jumlah kasus malah tambah naik," tambah Sulfikar.

Baca juga: Satgas Covid-19: Evaluasi Presiden soal PPKM Masukan Berharga bagi Kami

Lebih lanjut, Sulfikar menduga, kekecewaan tersebut juga ditunjukkan dari sikap Presiden yang meminta masukan para epidemiolog di luar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penanganan pandemi.

Padahal, di dalam Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki epidemiolog salah satunya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Tapi intinya, selama PSBB atau PPKM tidak dilakukan dengan sangat ketat hasilnya ya akan begitu-begitu saja," terangnya.

Sulfikar menilai, ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Ini Kata Ridwan Kamil

Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan.
Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19. Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Mulanya Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan PPKM.

Baca juga: PPKM Dinilai Jokowi Belum Efektif, Ganjar Usul Diterapkan Serentak di Kabupaten/Kota se-Jawa Bali

Kemudian ia mengatakan tak mempermasalahkan bila perekonomian menurun di masa PPKM jika diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

“Yang kedua menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi.

Ia pun mengatakan pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19. Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Untuk itu ia meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus Covid-19 agar pelaksanaannya efektif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X