PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Lakukan Karantina Wilayah Secara Penuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetiyani menyarankan Pemerintah memberlakukan karantina wilayah secara penuh dan fokus pada penanganan kesehatan.

Netty menilai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dijalankan Pemerintah merupakan kebijakan setengah hati yang membuat kasus Covid-19 terus meningkat dan kondisi ekonomi tak kunjung pulih.

"Kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa kita pada situasi sulit di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi. Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh," kata Netty, Senin (1/2/2021).

Netty mengatakan, emerintah harus berani mengambil opsi tersebut dan bertanggung jawab atas segala risikonya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Evaluasi Presiden soal PPKM Masukan Berharga bagi Kami

Sebab, menurut Netty, selama PPKM diterapkan, pembatasan hanya terjadi di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Sementara, kerumunan tetap terjadi sejumlah titik seperti pasar tradisional dan rumah makan.

Ia berpendapat, kebijakan PPKM yang tidak efektif seharusnya membuat pemerintah bekerja ekstra keras untuk mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus Covid-19.

"Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, Netty menyebut, perlu ada sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan semua lini kebijakan penanganan pandemi Covid-19 agar tidak tumpang tindih.

"Jangan pula buat kebijakan yang hanya jadi gimmick politik, sebab, jika kebijakan pemerintah tidak mampu menahan laju pandemi ini, saya khawatir, kita akan kehabisan waktu dan sumber daya," kata dia.

Baca juga: Saat Jokowi Minta Luhut, Menag, Kapolri, hingga Panglima TNI Tegas soal Implementasi PPKM

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan apda 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.