Dukung Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Jusuf Kalla: Bisa Percepat Target Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla mendukung wacana pemerintah mengadakan opsi vaksinasi Covid-19 mandiri yang diselenggarakan melalui perusahaan-perusahaan swasta.

Menurut Kalla, opsi tersebut akan membantu pemerintah mencapai target pelaksanaan vaksinasi dalam satu tahun.

"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata Kalla dalam keterangan pers, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Mantan Wakil Presiden RI itu berpendapat, izin pembelian vaksin Covid-19 oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah.

Sebagian masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut pun tetap tidak perlu mengeluarkan biaya vaksin karena ditanggung perusahaan.

"Dengan demikian, diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi," tutur Kalla.

Kalla mengatakan, dukungannya terhadap opsi vaksinasi mandiri itu bercermin dari pengalaman ketersediaan tes swab ketika hanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Semula, saat hanya bisa dilakukan pemerintah, hasil tes swab baru akan diketahui setelah tujuh hari.

Namun, setelah fasilitas layanan kesehatan swasta diizinkan melakukan tes swab, hasil uji bisa keluar lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.

"Ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu delapan jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," ujarnya.

Kendati begitu, koalisi masyarakat sipil menolak rencana pemerintah soal pelaksanaan vaksinasi secara mandiri oleh swasta.

Penggagas koalisi LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan, penyelenggaraan vaksinasi mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

"Menurut kami ide ini sangat buruk. Dari amanat Pancasila saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akses vaksin merupakan bagian dari keadilan yang harus kita upayakan," kata Irma, saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Irma khawatir pemberian izin pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri ke perusahaan-perusahaan swasta makin membatasi ketersediaan vaksin gratis. Sementara, produsen vaksin Covid-19 saat ini tidak banyak dan produksinya terbatas.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Menurut Irma, sebaiknya pemerintah mengajak sektor swasta ikut andil dalam proses distribusi dan sosialisasi vaksin Covid-19.

Ia menilai, banyak peran yang bisa dilakukan sektor swasta tanpa harus ikut menyelenggarakan vaksinasi sendiri demi alasan mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas (herd immunity).

"Pihak swasta jika mau berkontribusi mempercepat program vaksinasi bisa berperan lewat program CSR memberikan support dana kepada pemerintah untuk transportasi atau distribusi vaksin. Itu bisa ditanggung lewat dana CSR. Bisa juga bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang vaksin," tegasnya.