Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Kompas.com - 21/01/2021, 14:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ia mendapat banyak pertanyaan dari para CEO dan konglomerat soal vaksinasi mandiri Covid-19 di Indonesia. 

"Saya terima banyak WhatsApp massage (pesan WhatsApp) dari teman-teman CEO dan konglomerat yang dulu menjadi nasabah saya yakni mengenai vaksinssi mandiri," tutur Budi membuka ceritanya dalam acara 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, dia pun menegaskan bahwa secara umum, program vaksinasi Covid-19 tidak hanya bertujuan melindungi diri sendiri.

Vaksin, kata Budi, disuntikkan untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Jadi ini bukan produk individu tapi ini produk yang sangat sosialis. Vaksin itu bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi ini untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di seluruh dunia," papar Budi.

"Sehebat dan sekaya apa pun negara kalau dia bisa beli vaksin untuk negara dia, tetapi jika orang-orang lain di sekitar negara dia tidak divaksin dan tidak dia bantu pikirkan, ingat kan pergerakan manusia itu pasti ada," kata Budi lagi.

Oleh karena itu, menurut dia, penularan Covid-19 tetap bisa terjadi jika vaksinasi tidak dilakukan dengan tepat di setiap negara.

Berbeda jika setiap negara melarang warganya bepergian ke luar negeri.

"Jadi Bapak, Ibu tolong bantu ditularkan pemahaman bahwa vaksin tujuannya bukan untuk lindungi diri kita pribadi, tetapi ini untuk semuanya," ucap Budi.

"Ini program yang sangat sosialis bukan individualis. Jadi appproach seperti itu masih kita gunakan dalam program vaksinasi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Oleh karena itu, menurut dia, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus dijamin tersalurkan kepada seluruh Indonesia.

Apabila dari kalangan CEO dan konglomerat ingin membantu dengan adanya vaksinasi mandiri, pemerintah memperbolehkannya asal dengan memahami tiga hal. 

Pertama, vaksinasi Covid-19 adalah untuk seluruh rakyat sehingga tidak boleh hanya untuk satu kelompok saja.

Baca juga: Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Kedua, vaksin ini harus diberikan semerata mungkin untuk semua macam golongan. Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses lebih dulu.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," kata Budi.

Ketiga, Budi meminta agar dipastikan terlebih dulu vaksin untuk masyarakat diberikan secara gratis sebagai hak warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com