Sambangi KPK, Mensos Risma Minta Bantuan Awasi Program Bantuan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program bantuan sosial yang dikerjakan Kementerian Sosial.

Risma mengatakan, ia juga sudah mengirim surat kepada Polri, Kejaksaan Agung, hingga Universitas Indonesia untuk ikut mengawal program tersebut.

"Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK kemudian ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri serta ke Universitas Indonesia untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan," kata Risma dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Risma Datangi Crisis Center, Ini yang Akan Dilakukan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air

Risma berharap institusi-institusi tersebut dapat membantu Kementerian Sosial menghindari dan memperbaiki masalah-masalah yang ada.

Pada hari ini, Risma bertemu pimpinan KPK untuk membahas rekomendasi KPK terkait perbaikan program bantuan sosial yang telah dikaji KPK sebelumnya.

"Saya sudah perintahkan untuk menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujar Risma.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, Risma datang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK agar program-program Kemensos dalam pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Ghufron menuturkan, pendataan menjadi salah satu permasalahan yang dibahas karena Kemensos saat ini menggunakan data NIK dalam memberikan bantuan, tetapi tidak semua sasaran memiliki NIK.

Pengelolaan data tersebut juga menjadi topik pembahasan dalam pertemuan antara KPK dan mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Baca juga: Mensos Risma Minta Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Dicarikan Penginapan Dekat RS Polri Kramajati

"Karena data masalah sosial itu bukan data yang statis, tentu kemudian akan selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya," ujar Ghufron.

Selain itu, KPK bersama Risma juga membahas pembaruan data sosial yang dilakukan Kemensos bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.

"Terakhir, beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integritas dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial," kata Ghufron.