Wapres Minta Mentan Kembalikan Harga Kedelai Jadi Normal Lewat Operasi Pasar

Kompas.com - 07/01/2021, 07:24 WIB
Di pabrik ini, produksi tempe berkurang karena harga kedelai terus melonjak. Dari Rp 6000-an per kg, naik menjadi Rp 9.200 per kg. Produksi juga turun dari 800 kg per hari, menjadi 600 kg. KOMPAS.COM/DEWANTORODi pabrik ini, produksi tempe berkurang karena harga kedelai terus melonjak. Dari Rp 6000-an per kg, naik menjadi Rp 9.200 per kg. Produksi juga turun dari 800 kg per hari, menjadi 600 kg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengembalikan harga kedelai menjadi normal.

Pasalnya, saat ini harga kedelai melonjak tinggi sehingga membuat masyarakat, terutama pengrajin tahu dan tempe keberatan.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, salah satu cara yang disarankan Wapres Ma'ruf untuk mengembalikan harga kedelai tersebut adalah dengan menggelar operasi pasar.

"Pertemuan dengan menteri pertanian tadi itu bicara soal kedelai. Kalau bisa segera dilakukan semacam operasi pasar, maka lakukanlah. Itu pesan Wapres kepada Mentan," ujar Masduki kepada wartawan usai pertemuan Wapres dengan Mentan di kediaman dinas, Rabu (6/1/2021) malam.

Baca juga: Cek Gudang Importir Kedelai, Satgas Pangan Belum Temukan Pelanggaran

Masduki mengatakan, atas perintah tersebut, Mentan menyanggupinya.

Dengan melakukan operasi pasar tersebut, kata dia, diharapkan harga kedelai yang melambung pun bisa turun kembali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam jangka panjangnya wapres berharap supaya ini tidak terus berulang dan tetap saja dilakukan upaya penanaman penanaman kedelai secara lebih intensif," kata dia.

Selain itu, perlu ada jaminan harga dari pemerintah terhadap para petani kedelai.

Sebab, kata dia, jika dibiarkan model pasar bebas seperti saat ini, maka siapapun petani enggan menanam kedelai.

Adapun operasi pasar tersebut diarahkan Wapres agar digelar hingga harga kedelai kembali normal.

Baca juga: Polri Bakal Tindak Importir yang Diduga Timbun dan Mainkan Harga Kedelai

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X