Ombudsman Minta Menkeu dan OJK Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Perubahan Biaya Meterai

Kompas.com - 06/01/2021, 15:10 WIB
Anggota Ombudsman RI Alvin Lie (kanan), Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pamgerapan, dan Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih (kiri) di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Alvin Lie (kanan), Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pamgerapan, dan Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih (kiri) di Kantor Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksana terkait UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, peraturan pelaksana itu diperlukan untuk menghindari kekisruhan dan kerugian masyarakat akibat kenaikan biaya meterai yang diatur dalam UU Bea Meterai.

"Ombudsman Republik Indonesia menyerukan kepada Menteri Keuangan dan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, terutama kepada bank tentang tata cara penambahan kekurangan biaya materai sehingga nasabah bank tidak dipungut dua kali," kata Alvin, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Masa Transisi, Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 Masih Berlaku Hingga Akhir 2021

Diketahui, UU Bea Meterai menghapus bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 dan dijadikan tarif tunggal Rp 10.000.

Alvin mengatakan, Ombudsman telah menerima aduan dari sejumlah nasabah bank tentang implementasi UU Bea Meterai tersebut.

Ia menuturkan, para nasabah mengeluh karena pihak bank menolak menghargai meterai Rp 3.000 yang sudah tercetak pada buku cek.

Baca juga: Mengenal Penggunaan Bea Materai Rp 10.000 yang Bakal Berlaku di 2021

Pihak bank pun mengharuskan nasabah menambah meterai baru senilai Rp 10.000 sehingga uang yang dipungut dari nasabah berjumlah Rp 13.000.

"Seharusnya, pihak bank cukup menambahkan Rp 7.000 pada meterai yang lama sehingga total tetap Rp 10.000," ujar Alvin.

Diberitakan, meterai tarif tunggal Rp 10.000 telah berlaku per 1 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X