Kompas.com - 05/01/2021, 18:45 WIB
Pfizer mengatakan bahwa 99 persen protein dalam varian baru virus masih sama. (AP: Mike Morones) AP/MIKE MORONES via ABC INDONESIAPfizer mengatakan bahwa 99 persen protein dalam varian baru virus masih sama. (AP: Mike Morones)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 dari Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, proses distribusi vaksin akan dilakukan secara aman.

"Pemerintah menjamin distribusi ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: 2.300 Nakes RSUP M Djamil Padang Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Sinovac

Wiku mencontohkan, saat pemerintah menerima jutaan dosis vaksin Sinovac dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, 6 Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberi lot realese sebagai upaya mengawal mutu vaksin.

Saat ini, proses distribusi vaksin ke berbagai daerah di Tanah Air pun dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

"Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia," ujar dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski sudah mulai didistribusikan, kata Wiku, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih menunggu izin edar darurat vaksin atau emergency use authorization dari BPOM.

BPOM tengah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tahapan uji klinis vaksin sebelum nantinya menerbitkan izin edar darurat.

Baca juga: Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Wiku pun belum dapat memastikan kapan izin edar darurat vaksin akan terbit. Namun, ia berharap izin tersebut terbit secepatnya sehingga vaksinasi dapat segera digelar.

"Pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku," kata Wiku.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X