Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jamin Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah Tak Rusak Kualitas

Kompas.com - 05/01/2021, 18:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 dari Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, proses distribusi vaksin akan dilakukan secara aman.

"Pemerintah menjamin distribusi ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: 2.300 Nakes RSUP M Djamil Padang Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Sinovac

Wiku mencontohkan, saat pemerintah menerima jutaan dosis vaksin Sinovac dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, 6 Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberi lot realese sebagai upaya mengawal mutu vaksin.

Saat ini, proses distribusi vaksin ke berbagai daerah di Tanah Air pun dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

"Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia," ujar dia. 

Meski sudah mulai didistribusikan, kata Wiku, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih menunggu izin edar darurat vaksin atau emergency use authorization dari BPOM.

BPOM tengah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tahapan uji klinis vaksin sebelum nantinya menerbitkan izin edar darurat.

Baca juga: Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Wiku pun belum dapat memastikan kapan izin edar darurat vaksin akan terbit. Namun, ia berharap izin tersebut terbit secepatnya sehingga vaksinasi dapat segera digelar.

"Pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku," kata Wiku.

"Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin Covid-19," ucap dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, vaksin Covid-19 Sinovac sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di Tanah Air sejak dua hari yang lalu.

Baca juga: Satgas: Presiden Jokowi Divaksin Setelah Vaksin Covid-19 Dapat Izin Edar BPOM

Namun, vaksin yang didistribusikan ini jumlahnya belum mencapai seluruh stok vaksin yang dimiliki Indonesia.

"Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 (dosis vaksin) ke daerah-daerah, sudah. Tapi stok kita kan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000," kata Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Jokowi mengatakan, proses distribusi vaksin akan terus berlanjut ke seluruh daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com