Kompas.com - 05/01/2021, 18:35 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepastian vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan publik.

Isu itu mencuat kembali lantaran adanya unggahan dari warganet yang mencoba mengecek apakah Jokowi termasuk orang yang menerima vaksin Covid-19 pada gelombang pertama.

Sebabnya, Jokowi pernah berujar ia akan menjadi penerima vaksin pertama, untuk meyakinkan publik bahwa vaksin Covid-19, khususnya buatan Sinovac, aman bagi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19

Warganet dengan akun @mathroid di twitter menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Jokowi yang didapat dari pencarian di Google.

Setelah NIK Jokowi dimasukkan, ternyata didapati bahwa nama Jokowi tak ada dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama bersama para tenaga kesehatan.

Temuan tersebut pun menjadi perbincangan khalayak luas. Saat dikonfirmasi, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi pun belum bisa memastikan jadwal vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi.

Ia juga enggan memastikan apakah Jokowi akan mendapat vaksin Covid-19 berbarengan dengan para tenaga kesehatan.

"Kalau pak presiden akan diinfokan kemudian ya," katanya pada Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 untuk Tunjukkan Tak Apa-apa

Kendati demikian ia mengatakan, Kementerian Kesehatan berupaya memenuhi instruksi Jokowi agar orang nomor satu di republik ini mendapat suntikan vaksin Covid-19 yang pertama.

"Terkait rencana ini dan sesuai pernyataan bapak presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan lain waktu," ujar Nadia.

Respons Istana

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan tak ada perbedaan antara proses vaksinasi terhadap Presiden Jokowi dengan masyarakat biasa.

"Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1/2021).

Moeldoko mengatakan jadwal vaksinasi Jokowi akan mengikuti pengumuman izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menuturkan semestinya yang perlu mendapat perhatian khusus ialah proses vaksinasi bagi masyarakat umum. Sebab proses vaksinasi terhadap Jokowi tidak akan sulit.

Kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19

Perbincangan mengenai pernyataan Jokowi yang akan menjadi orang pertama yang bakal divaksinasi Covid-19 menjadi perbincangan publik lantaram berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin tersebut.

Baca juga: Satgas: Presiden Jokowi Divaksin Setelah Vaksin Covid-19 Dapat Izin Edar BPOM

Kepercayaan publik terhadap vaksin penting lantaran berpengaruh terhadap target kekebalan kawanan (herd immunity) yang hendak dicapai.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 22 Desember 2020, baru 56 persen masyarakat yang menyatakan kepercayaannya terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah.

Sebanyak 23 persen masyarakat menyatakn tidak percaya. Angka 56 persen tersebut belum cukup untuk memenuhi target herd immunity untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pasalnya, dibutuhkan vaksinasi terhadap 70 persen populasi penduduk di suatu negara untuk mencapai herd immunity.

Karena itu wajar apabila masyarakat mempertanyakan kesediaan Presiden Jokowi untuk divaksin pertama kali.

Baca juga: Jokowi: Masih Saya Tawar, Kurang dari Setahun Vaksinasi Harus Selesai

Sebabnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap vaksin yang disediakan pemerintah sebagai jalan keluar memutus pandemi Covid-19.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyatakan, dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kesediaan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Covid-19 menjadi penting.

Sebabnya, masyarakat dalam kultur paternalistik akan melihat pemimpinnya terlebih dahulu sebelum bertindak, termasuk dalam menyikapi vaksinasi Covid-19 yang akan dimulai pada 13 Januari.

Jika Jokowi bersedia menjadi orang yang pertama kali divaksin, kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah pun akan semakin tinggi.

“Cocoklah kalau para pemimpin itu memberi contoh, memberi teladan. Masyarakat kita dari segi pengetauan tentang vaksin kan kurang. Jadi tidak banyak mengerti tentang itu,” tutur Windhu.

Baca juga: Warganet Cek NIK Jokowi Tak Masuk Penerima Vaksin Tahap Pertama, Ini Kata Jubir Vaksin

“Selain itu yang terpenting komunikasi publik pemerintah (tentang vaksin) yang sederhana yang bisa dipahami rakyat,” ucap Windhu.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.