Kompas.com - 05/01/2021, 18:11 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, saat memberi keterangan pers mengenai perkembangan penanganan Covid-19, yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020). covid19.go.idJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, saat memberi keterangan pers mengenai perkembangan penanganan Covid-19, yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, vaksinasi kepada Presiden Joko Widodo akan dilakukan setelah izin edar darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA) diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hingga saat ini, BPOM belum menerbitkan EUA tersebut. 

"Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Satgas: Distribusi Vaksin Covid-19 Bertujuan Jamin Pemerataan

Wiku tak menyampaikan secara pasti kapan EUA vaksin Covid-19 bakal diterbitkan BPOM.

Namun, ia berharap izin edar tersebur terbit secepatnya. Dengan demikian, vaksinasi dapat segera dimulai.

"Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin Covid-19," ujar dia. 

Wiku mengatakan, pemerintah akan terus berpegang pada prinsip prosedur kesehatan yang berlaku.

Oleh karena itu, vaksinasi baru akan dilakukan setelah BPOM menerbitkan EUA untuk vaksin Covid-19.

"Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika emergency use authorization vaksin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM dan semuanya berdasarkan data scientific," kata dia.

Baca juga: Jabar Prioritaskan 44.000 Tenaga Kesehatan Dapat Vaksin Tahap I

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 akan mulai dilakukan pada Rabu (13/1/2021).

Budi mengatakan, penyuntikan vaksin perdana dilakukan kepada Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.

Hal itu dikatakan Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan, di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi, dikutip dari keterangan pers Puspen Kemendagri, Selasa.

Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak. Penyuntikan vaksin diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Nasional
Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Nasional
UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X