Jokowi: Pengadaan Sertifikat Lahan Diperkirakan Selesai pada 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pengadaan sertifikat lahan untuk masyarakat diperkirakan selesai seluruhnya pada 2025.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan 584.407 sertifikat tanah di Istana Negara, Selasa (5/1/2021).

Menurut Jokowi, perkiraan capaian itu berdasarkan perhitungan bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil.

"Kata Pak Menteri tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang masyarakat. (Itu) itung-itungan," ujar Jokowi dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Lahan, Jokowi: Jangan Dipakai untuk Beli Mobil

Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat.

Selain untuk menghindari sengketa, Jokowi ingin adanya sertifikat lahan menegaskan soal kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

"Karena yang namanya sengketa tanah itu setiap saya ke daerah itu selalu masuk ke telinga saya dan memag masih banyak sekali," ucap Jokowi.

Pada Selasa, sebanyak 548.407 sertifikat lahan diserahkan kepada masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

Jokowi pun mengungkapkan, pada 2020 pemerintah pusat menargetkan ada 11 juta sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Namun, akibat pandemi Covid-19, realisasinya hanya bisa 6,8 juta sertifikat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut, setiap tahun target yang diberikan pemerintah mampu dicapai. Bahkan, hasilnya melebihi harapan.

Baca juga: Sebagian Sertifikat Lahan Urut Sewu Kebumen Diserahkan ke Warga

Pada 2017 misalnya, target pemerintah sebanyak 5 juta sertifikat bisa disalurkan.

"Realisasinya pada 2017 kita mampu srrtifikatkan 5,4 juta. Lalu pada 2018 meningkat jadi 9,3 juta. Jadi target yang saya berikan selalu terlampaui," tutur Jokowi.

Dia juga mengungkapkan alasan selalu memasang target tinggi untuk penyaluran sertifikat.

Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pemberian sertifikat tanah sebanyak 500.000 per tahun.

Sementara itu, pada 2015 lalu masih ada 126 juta sertifikat tanah yang harus dipegang masyarakat.

"Tetapi saat itu baru ada (terealisasi) 46 juta sertifikat. Artinya masih ada 80 juta yang belum dipegang masyarakat," ujar Jokowi.

"Sebanyak 80 juta saya hitung kalau setahun hanya terealisasi 500.000 Berarti Bapak/Ibu harus menunggu 160 tahun untuk bisa pegang sertifikat," kata dia. 

Baca juga: Awali 2021, Jokowi Bagikan 584.407 Sertifkat Tanah di 26 Provinsi

Jokowi mengatakan, pasti masyarakat Indonesia ingin segera memegang sertifikat tanah mereka.

"Sebab itulah kepastian hukum. Hak atas tanah yang kita miliki," ucap Jokowi.