Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Muktamar IX Virtual, PPP Diganjar Penghargaan Rekor Muri

Kompas.com - 20/12/2020, 21:06 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diganjar penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) atas penyelenggaraan Muktamar IX PPP 2020 secara virtual.

Penghargaan ini diberikan karena muktamar virtual partai berlambang Ka'bah tersebut diikuti peserta terbanyak, yakni 1.698 peserta.

"Alhamdulillah muktamar kita sudah diawali dengan sebuah prestasi yang diakui, yaitu MURI, mengakui cara kita bermuktamar, luar biasa," ujar Ketua Umum PPP terpilih, Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar IX PPP 2020 seperti dilansir dari kanal Youtube Petiga TV, Minggu (20/12/2020).

Baca juga: Ini Alasan Ketum PPP Suharso Larang Pengurus Pusat Jadi Caleg Pemilu 2024

Atas torehan itu, Suharso menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader, baik dari tingkat DPP hingga DPC, yang telah ikut serta dalam muktamar.

Baginya, penghargaan muri ini menjadi titik awal jalannya PPP lima tahun ke depan. Ia mengatakan, penghargaan ini tak ubahnya garis sejarah awal.

"Dan garis itu bukan garis yang datar, tetapi garis yang menanjak karena ada perhelatan yang diakui menjadi sebuah prestasi oleh lembaga lain," kata Suharso.

Di samping itu, Suharso menilai, penghargaan ini juga menandakan PPP berjalan dengan mengikuti arus zaman dengan memanfaatkan teknologi virtual.

Dengan transformasi ini, Suharso menegaskan bahwa PPP bukanlah partai kuno.

"Kita selama ini dikatakan adalah partai yang kuno, klasik, partainya bapak-bapak. Tapi hari ini kita bisa menunjukkan kita juga partai milenial, partai Gen Z, kita punya wakil gubernur milenial, itu luar biasa," terang dia.

Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

"Tetapi, kita tidak bisa hanya berhenti di sana. Kita harus mulai dengan kerja, kerja, kerja, dan kerja, ini menjadi penting," sambung dia.

Muktamar yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Tengah, pada 18-21 Desember 2020, memutuskan secara aklamasi Suharso sebagai Ketua Umum PPP 2020-2025.

Setelah diputuskan aklamasi, pimpinan sidang pemilihan ketua umum langsung menetapkan Suharso sebagai ketua umum terpilih.

Suharso langsung bergerak cepat dengan menunjuk sejumlah koleganya sebagai tim formatur untuk menyusun kerangka kepengurusan PPP lima tahun mendatang.

Tim formatur tersebut terdiri dari 13 orang dengan rincian 1 ketua umum, 4 perwakilan DPP, dan 8 perwakilan DPW.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com