Ini Alasan Ketum PPP Suharso Larang Pengurus Pusat Jadi Caleg Pemilu 2024

Kompas.com - 20/12/2020, 20:51 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPlt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Suharso Monoarfa bakal melarang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menjadi calon legislatif di Pemilu 2024.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini beralasan, larangan itu supaya pengurus pusat bisa konsentrasi pada kerja elektoral.

"Mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggungjawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg," ujar Suharso saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar IX PPP 2020 seperti dilansir dari kanal Youtube Petiga TV, Minggu (20/12/2020).

Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Suharso menuturkan, selama ini orang berambisi masuk ke lingkaran DPP hanya bertujuan untuk mengantongi tiket supaya bisa bertarung di kontestasi politik.

Nantinya, larangan tersebut akan berlaku untuk pengurusnya yang akan bergelut di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan larangan ini, Suharso berharap bisa mendapatkan skema alternatif untuk mendongkrak torehan suara partai berlambang Ka'bah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak tanggung-tanggung, ia telah memasang target sangat tinggi, yakni sebanyak 11.395.001 suara pada Pemilu 2024.

Di mana hasil Pemilu 1999 dengan perolehan 11.395.000 suara menjadi patokan Suharso untuk mengembalikan masa kejayaan PPP di masa lalu.

Baca juga: Jadi Ketum PPP, Suharso Janji Kembalikan Masa Jaya Partai Seperti Pemilu 1999

Dengan demikian, ia menekankan kepada seluruh kader yang akan menduduki posisi DPP agar bisa bekerja ekstra.

"Jadi kerja elektoral ini tidak bisa tidak, harus konsentrasi," tegas dia.

Muktamar yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Tengah, pada 18-21 Desember 2020, memutuskan secara aklamasi Suharso sebagai Ketua Umum PPP 2020-2025.

Setelah diputuskan aklamasi, pimpinan sidang pemilihan ketua umum langsung menetapkan Suharso sebagai ketua umum terpilih.

Suharso langsung bergerak cepat dengan menunjuk sejumlah koleganya sebagai tim formatur untuk menyusun kerangka kepengurusan PPP lima tahun mendatang.

Tim formatur tersebut terdiri dari 13 orang dengan rincian 1 ketua umum, 4 perwakilan DPP, dan 8 perwakilan DPW.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan PDI Perjungan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjungan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X