Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Kompas.com - 20/12/2020, 09:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020).

Terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mengantarkannya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah tersebut.

Di mana sebelumnya ia hanya berstatus sebagai Plt Ketua Umum menggantikan M Romahurmuziy yang tersandung perkara hukum.

Setalah menjalani proses penetapan oleh pimpinan sidang muktamar, Suharso langsung menebar janji.

Salah satu janjinya adalah menargetkan bisa mengembalikan kejayaan partai sebagaimana hasil Pemilu 1999.

“Pada tahun 1999 kita mendapat suara 11.395.000. Jadi, kita paling tidak (memperoleh) 11.395.000 plus 1 suara,” ucap Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (20/12/2020).

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Target ini juga yang dijadikannya sebagai patokan untuk meloloskan partainya dari parliamantary threshold atau ambang batas dalam kontestasi politik pada 2024.

Suharso sendiri merupakan satu di antara sederet nama politikus elite PPP.

Jejaknya sebagai politisi ulung diawali sebagai anggota DPR RI 2004-2009.

Setelah mengakhiri tugasnya di legislatif, Suharso kemudian merangsek ke tampuk kekuasaan pada 2009.

Ia dipinang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Perumahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Akan tetapi, Suharso tak lama menduduki jabatan menteri. Pada 12 Oktober 2011, ia mengajukan surat penguduran diri kepada SBY.

Kemudian pada 17 Oktober 2011, Suharso resmi menanggalkan jabatannya di pemerintahan.

Saat itu, SBY memuji Suharso atas kinerjanya selama dua tahun mengemban jabatan tersebut.

Salah satu catatan positif yang dikeluarkan SBY adalah keberhasilan Suharso membangun rumah susun bagi 15.000 kepala keluarga di lingkungan TNI dan Polri.

Baca juga: Suharso Bidik 11 Juta Suara untuk PPP di Pemilu 2024

Sebagai politisi elite, langkahnya di ranah eksekutif tak sampai di situ.

Selang empat tahun kemudian, pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 31 Oktober 1954 ini kembali masuk ke kekuasaan.

Tepatnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Ia berhasil mempertahankan jabatan tersebut sebelum akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com