58 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang, Eks Bawaslu: Tantangan Berat di Masa Pandemi

Kompas.com - 13/12/2020, 18:27 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat pemilu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI Wahidah Suaib menyebutkan, penyelenggara pemilu punya tantangan besar jika hendak menggelar pemungutan suara ulang Pilkada di tengah situasi pandemi.

Sebab, dalam situasi seperti sekarang ini, menghadirkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara ( TPS) bukan perkara mudah, apalagi untuk yang kedua kali.

"Datang di suatu TPS (saat) pandemi aja sudah suatu pengorbanan bagi pemilih, apalagi datang dua kali. Itu tantangan berat untuk bisa menghadirkan (pemilih)," kata Wahidah dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube Perludem, Minggu (13/12/2020).

Baca juga: Bawaslu: 58 TPS Berpotensi Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Wahidah mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan bahwa pemilih mendapat informasi yang cukup tentang pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari tanggal, waktu, lokasi, hingga prosedur.

Harus dipastikan pula bahwa protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tetap diterapkan selama pelaksanaan pemugutan suara berlangsung

"Ini yang penting menjadi perhatian, karena apa, ini terkait dengan tantangan partisipasi pemilih," ujarnya.

Wahidah mengingatkan, jika suatu TPS atau daerah melaksanakan pemungutan suara ulang, bisa jadi perolehan suara dan pasangan calon pemenang di wilayah tersebut berbeda dibandingkan dengan hasil pemungutan suara awal.

Sebab, dimungkinkan ada pemilih yang baru menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara ulang, atau sebaliknya, tak lagi menggunakan hak pilih di pemungutan suara ulang.

Baca juga: Bawaslu Terima 136 Laporan dan Temukan 36 Dugaan Politik Uang di Pilkada 2020

Kemungkinan-kemungkinan tersebut, kata Wahidah, perlu kesiapan dan kedwasaan dari pasangan calon.

"Hal-hal seperti itu penting diantisipasi juga oleh kesiapan mental juga para peserta pemilu dan tim kampanye kalau terjadi perubahan hasil setelah itu. Perlu kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi," kata penasihat Pemantau Kemitraan itu.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu menemukan ada 58 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang Pilkada 2020.

Baca juga: Cerita Kakek Disabilitas Semangat Mencoblos di Pilkada Sumbar: Saya Tak Mau Kehilangan Hak Pilih

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X