Jokowi: Saya Dengar Masih Ada Masalah Kebebasan Beribadah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, masih ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), salah satunya ihwal kebebasan beribadah.

Oleh karenanya, ia meminta para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini.

"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," kata Jokowi dalam pidatonya di Peringatan Hari HAM Sedunia, Kamis (10/12/2020), melalui tayangan Kemitraan Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Di Negeri Pancasila, Negara Menjamin Kebebasan Beribadah

Jokowi mengaku, pemerintah punya komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh dan maju.

Untuk itu, berbagai upaya penegakkan HAM terus dilakukan.

Misalnya, membangun infrastruktur yang didedikasikan untuk prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata, termasuk bahan bakar satu harga.

Kemudian, membangun sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting. Lalu, menjamin keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Baca juga: Sejumlah Keluh Kesah soal Kebebasan Beribadah...

"Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi mengaku, dirinya telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk terus berupaya menyelesaikan persoalan HAM masa lalu.

Ia berpesan agar hasil dari penyelesaian persoalan ini dapat diterima semua pihak dan dunia internasional.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," katanya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

Jokowi menambahkan, komitmen pemerintah dalam penegakkan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025.

Melalui langkah ini, pemerintah ingin hak sipil, politik, ekonomi, sosial dab budaya dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terabaikan.

"Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab tangguh dan maju," kata Jokowi.