Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Bagaimana Persiapan Pengamanan Polisi?

Kompas.com - 08/12/2020, 12:45 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Mengacu pada data Polri, sebanyak 266.220 TPS masuk kategori aman, 34.863 TPS kategori rawan, 5.113 TPS kategori sangat rawan, dan 732 TPS kategori khusus.

Untuk masing-masing kategori TPS akan dijaga oleh personel dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, setiap 10 TPS kategori aman akan dijaga dua polisi.

Kemudian, dua polisi akan menjaga tiap dua TPS berkategori rawan. Untuk masing-masing TPS berkategori sangat rawan dan TPS kategori khusus akan dijaga oleh dua polisi.

Baca juga: Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Secara keseluruhan, khusus untuk mengamankan tahapan pemungutan suara, Polri mengerahkan 145.189 personel.

Dari hasil kajian Polri, keseluruhan sembilan provinsi yang menggelar pilkada masuk kategori kurang rawan.

Sementara, dari total 224 kabupaten yang melakukan pilkada, 35 kabupaten termasuk kategori rawan dan sisanya sebanyak 189 kabupaten termasuk kurang rawan.

Diketahui, Pilkada 2020 juga akan digelar di 37 kota. Dari jumlah tersebut, tiga kota termasuk rawan dan 34 kota lainnya kategori kurang rawan.

Pengukuran itu dilakukan dengan acuan 5 dimensi yang terdiri dari penyelenggara, peserta, partisipasi masyarakat, potensi gangguan kamtibmas, dan ambang gangguan. Lima dimensi itu diturunkan lagi menjadi 17 variabel dan 118 indikator.

Baca juga: Menaker: Pekerja Libur pada 9 Desember meski Daerahnya Tak Laksanakan Pilkada

Bagi daerah-daerah yang dianggap rawan atau berpotensi muncul konflik, aparat kepolisian mempertebal pengamanan.

Penambahan pasukan dikirim ke sejumlah daerah yang menjadi perhatian dengan total 3.100 personel Brimob Nusantara disebar ke delapan wilayah.

Rinciannya, Polda Jambi (400), Polda Kepulauan Riau (200), Polda Kalimantan Utara (200), Polda Sulawesi Selatan (500), Polda Sulawesi Tengah (400), Polda Sulawesi Tenggara (300), Polda Papua Barat (500), dan Polda Papua (600).

Kabaharkam pun memastikan analisa intelijen serta data indeks kerawanan pemilu (IKP) telah disampaikan ke jajarannya yang melakukan pengamanan.

"Daerah rawan sudah dimonitor dan dilakukan antisipasi oleh wilayah. Intinya para kapolda melakukan langkah-langkah pengamanan bersama unsur TNI yang ada di daerah penyelenggaraan pilkada," ucap Komjen Agus Andrianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com