Kompas.com - 07/12/2020, 13:58 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan aspek integritas dalam menyeleksi nama-nama menteri setelah dua menterinya, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, tersandung kasus korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman berpendapat, aspek integritas belum menjadi prioritas dalam rekrutmen menteri.

"Yang penting aspek integritas karena soal integritas selama ini seakan tidak sepenting soal nasionalisme dan lain-lain," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Dua Menteri Tersangka Korupsi, Muhammadiyah: Budaya Korupsi Masih Subur

Zaenur mengatakan, dalam hal menentukan menteri, presiden mesti melihat rekam jejak kandidat, khususnya dilihat dari nilai-nilai integritas.

Untuk itu, kata Zaenur, presiden dapat meminta lembaga intelijen untuk melakukan profiling.

Zaenur pun mengakui bahwa menteri dari kalangan partai politik lebih berisiko melakukan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut dia, sulit bagi presiden untuk tidak menyiapkan kursi menteri bagi perwakilan partai politik.

"Wajar jika menteri berasal dari batar belakang parpol dan non parpol. Presiden membutuhkan dukungan parpol. Sehingga tidak mungkin menteri semuanya dari non parpol," ujar Zaenur.

Kendati demikian, Zaenur menegaskan, integritas menteri saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang baik.

Menurut Zaenur, inspektorat yang bertugas menjadi aparat pengawas internal di setiap kementerian tidak berjalan efektif karena kedudukannya berada di bawah menteri.

"Contoh sistem pengawasan yang perlu diinisiasi adalah membuat whistle-blowing system agar para pembantu menteri atau pihak lain yang mengetahui gelagat penyimpangan menteri dapat melaporkan dengan aman," kata Zaenur.

Ia mengatakan, fungsi whistle-blowing system itu sebaiknya tidak hanya berada di KPK tetapi juga di Kantor Staf Presiden atau Sekretariat Kabinet agar Prsiden mendapat informasi pertama dan dapat memberi teguran untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Baca juga: 2 Menteri Jokowi dan Hasil Tangkapan KPK dalam Dua Pekan Terakhir

"Memang selama ini janggal, Presiden memiliki aparat intelijen namun selalu kecolongan atas perilaku korupsi para pembantunya. Oleh karena itu, lebih baik dibuat sistem pencegahan," kata Zaenur.

Diketahui, dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 sedangkan Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.