Wakil Ketua Komisi III: Korupsi yang Dilakukan Mensos Juliari Sangat Memalukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menilai, kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial RI Juliari P Batubara sangat memalukan.

Sebab, kata Khairul, tindakan tersebut dilakukan di saat Indonesia dalam status bencana nasional pandemiCovid-19.

"Korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara sebagai hal yang sangat memalukan dan sangat kejam, karena dilakukan pada saat negara dalam bencana nasional pandemi Covid-19," kata Khairul saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

"Bahkan presiden dan KPK telah mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana negara yang bersumber dari dana rakyat," sambungnya.

Baca juga: Sebelum Jadi Tersangka, Mensos Juliari Bertemu Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi Bansos

Khairul mengatakan, kasus suap yang menimpa Juliari P Batubara bisa dikenakan tuntutan pidana maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Sebab, kasus tersebut masuk dalam kategori super extra ordinary.

"Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter," ujarnya.

Lebih lanjut, Khairul mengapresiasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Juliari Batubara Segera Mundur dari Jabatan Mensos

"Saya apresiasi dan dukung KPK yang telah menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi yang secara simultan tanpa pandang bulu, bahkan sekelas menteri," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2012) dini hari.

Baca juga: Soal OTT, Kemensos Akan Beri Akses Informasi yang Diperlukan KPK dalam Proses Hukum

MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan enam orang, yaitu MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN dan seorang pihak swasta berinisial SJY.

Dalam kasus ini, Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saat ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap Juliari dan tersangka lainnya selama 20 hari terhitung 6-25 Desember 2020.

Juliari menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah tahanan negara cabang KPK di Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK Kavling C-1, sebelum ditahan di rumah tahanan negara KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.