2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Utamakan Aspek Integritas Kabinet

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman berpendapat, aspek integritas belum menjadi prioritas dalam rekrutmen menteri.

"Yang penting aspek integritas karena soal integritas selama ini seakan tidak sepenting soal nasionalisme dan lain-lain," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman, Senin (7/12/2020).

Zaenur mengatakan, dalam hal menentukan menteri, presiden mesti melihat rekam jejak kandidat, khususnya dilihat dari nilai-nilai integritas.

Untuk itu, kata Zaenur, presiden dapat meminta lembaga intelijen untuk melakukan profiling.

Zaenur pun mengakui bahwa menteri dari kalangan partai politik lebih berisiko melakukan korupsi.

Namun, menurut dia, sulit bagi presiden untuk tidak menyiapkan kursi menteri bagi perwakilan partai politik.

"Wajar jika menteri berasal dari batar belakang parpol dan non parpol. Presiden membutuhkan dukungan parpol. Sehingga tidak mungkin menteri semuanya dari non parpol," ujar Zaenur.

Kendati demikian, Zaenur menegaskan, integritas menteri saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang baik.

Menurut Zaenur, inspektorat yang bertugas menjadi aparat pengawas internal di setiap kementerian tidak berjalan efektif karena kedudukannya berada di bawah menteri.

"Contoh sistem pengawasan yang perlu diinisiasi adalah membuat whistle-blowing system agar para pembantu menteri atau pihak lain yang mengetahui gelagat penyimpangan menteri dapat melaporkan dengan aman," kata Zaenur.

Ia mengatakan, fungsi whistle-blowing system itu sebaiknya tidak hanya berada di KPK tetapi juga di Kantor Staf Presiden atau Sekretariat Kabinet agar Prsiden mendapat informasi pertama dan dapat memberi teguran untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Memang selama ini janggal, Presiden memiliki aparat intelijen namun selalu kecolongan atas perilaku korupsi para pembantunya. Oleh karena itu, lebih baik dibuat sistem pencegahan," kata Zaenur.

Diketahui, dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 sedangkan Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.