Pemerintah Keluarkan Rp 637,3 Miliar untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 07/12/2020, 13:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menghabiskan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac dan Cansino.

"Beberapa yang ingin saya sampaikan untuk tahun 2020 Kemenkes (Kementerian Kesehatan) telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin yaitu yang untuk 3 juta vaksin dari Sinovac dan 100.000 dari Cansino," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Ini 6 Vaksin yang Akan Digunakan untuk Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

 

Tak hanya vaksin, Kemenkes juga menggunakan APBN untuk sejumlah kebutuhan vaksinasi. Pengadaan jarum suntik, alcohol swab dan safety box menghabiskan anggaran sebesar Rp 277,45 miliar.

Kemudian, Rp 190 miliar untuk pengadaan peralatan penyimpan vaksin pada suhu dingin. Rinciannya, 249 lemari unit kotak dingin (cold box), 249 lemari pendingin vaksin (vaccine refrigerator), 249 alat pemantau suhu vaksin, 489 vaccine carrier, dan alat pelindung diri.

"Untuk persiapan dan pelatihan Kemenkes dengan target 3 juta dosis vaksin untuk tahun 2020 ini seluruh biaya operasionalnya telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di Kemenkes," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Tiba di Indonesia

 

Sri Mulyani melanjutkan, untuk jejaring layanan vaksinasi, akan digunakan dana yang dialokasikan melalui Kemenkes serta transfer ke daerah.

Sebab, proses vaksinasi akan melibatkan seluruh jaringan kesehatan, yakni 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, dan 49 kantor kesehatan pelabuhan (KKP).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 35,1 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi.

Proses pengadaan vaksin masih terus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sementara, proses vaksinasi kemungkinan baru akan dilakukan pada 2021.

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia

 

Sri Mulyani mengatakan, vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas tertentu bergantung pada wilayah, jadwal, tahapan pemberian, serta standar pelayanan vaksinasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X