Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Kompas.com - 05/12/2020, 14:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memprediksi kenaikan kasus baru Covid-19 setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.

Pihaknya berkaca dari kegiatan libur panjang dan aksi demonstrasi yang sebelumnya selalu berdampak kenaikan kasus positif Covid-19.

"Soal kasus naik atau tidak pasti akan naik, tidak mungkin tidak. Sebab cuti liburan saja setelahnya ada kenaikan kasus (Covid-19)," ujar Hermawan dalam diskusi persiapan Pilkada 2020 yang digelar secara daring, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Dia mengatakan, pada hari pemungutan suara nanti lebih dari 100 juta orang yang pergi ke TPS.

Jumlah ini merujuk kepada jumlah pemilih tetap di Pilkada 2020.

Hermawan membandingkan kondisi itu dengan aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan orang.

"Pada saat demonstrasi saja kita sudah ngeri membayangkan dampaknya. Apalagi saat pilkada nanti. Di sana juga ada kelompok rentan, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, penderita komorbid dan sebagainya," tegas Hermawan.

Dia mengingatkan, secara psikologis masyarakat masih memandang pilkada sebagai pesta demokrasi. Sehingga ada kegembiraan dan euforia ketika pelaksanaannya.

Baca juga: Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Euforia itu yang perlu diwaspadai karena berpotensi menyulitkan pengaturan di lapangan.

"Yang diatur kedatangan sesuai jadwal, belum tentu dia nurut. Karena ada keinginan bergabung dengan euforia pesta demokrasi tadi," ujar Hermawan.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau hari Rabu pekan depan.

Baca juga: Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Sebelumnya, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi mengungkapkan adanya tren kenaikan daerah penyelenggara Pilkada 2020 yang berstatus rawan penularan Covid-19 (zona merah).

Pada pekan lalu, ada 13 daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah. Sementara pekan ini naik jadi 24 daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah.

Kenaikan juga terjadi di daerah risiko sedang penularan Covid-19, yakni dari 180 daerah pada pekan lalu ke 189 daerah pada pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com