Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Kompas.com - 04/12/2020, 12:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat tidak akan maksimal tanpa dukungan strategi pengendalian Covid-19 dari pemerintah.

Menurutnya, kepatuhan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) harus didukung dengan pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan perawatan (treatment) Covid-19 yang memadai.

"Pelaksanaan disiplin 3M oleh masyarakat efektif apabila situasi penanganan Covid-19 juga terkendali dengan baik," ujar Dicky kepada Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

"Soal disiplin pengendalian Covid-19 tentu pemerintah, masyarakat dan semua komponen punya peran penting. Yang paling mendasar adalah strategi 3T minimal harus dijalankan," lanjutnya.

Dicky mengungkapkan, yang dimaksud minimal adalah mengacu kepada standar minimal kapasitas pemeriksaan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO). Standar yang dimaksud adalah sebesar satu tes per 1.000 orang per pekan.

Kedua, lanjut Dicky, pemeriksaan Covid-19 harus sesuai ekskalasi setiap wilayah.

Sehingga, nantinya bisa menurunkan case positivity rate sampai di bawah angka 10 persen.

Case positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dan jumlah tes yang dilakukan.

"Maksud sesuai ekskalasi adalah mencapai positivity rate yang setidaknya kisaran lima persen. Idealnya ya jauh di bawah 5 persen sesuai standar WHO," ungkap Dicky.

"Tetapi kalau dalam jangka pendek setidaknya di kisaran 5-8 persen dulu. Itulah yang harus dijadikan target sehingga bisa mendukung 3M masyarakat," tambah Dicky.

Diberitakan, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat kembali menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Hal ini berkaitan dengan penambahan kasus harian Covid-19 yang semakin meningkat, bahkan mencapai 8.369 kasus dalam satu hari.

Baca juga: Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Wiku menyayangkan tingginya penambahan kasus Covid-19 ini. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar dan tidak bisa ditoleransi lagi.

Ia mengingatkan bahwa lengahnya masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat berdampak fatal.

Oleh karena itu, Wiku meminta masyarakat kembali menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com