Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Kompas.com - 04/12/2020, 11:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi memberikan tanggapan atas pengakuan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito tentang adanya perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Elina, perbedaan data yang mencuat belakangan sebenarnya bukan hal yang baru.

Pasalnya, perbedaan data itu sudah lama ditemukan oleh KawalCovid19, bahkan sejak 30 Juni 2020.

"Kita sudah tahu itu sejak lama. Jadi kalau kita lihat Facebook atau Twitter-nya KawalCovid sudah berbulan-bulan kami meng-highlight itu ya," kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020). 

"Bahwa kita melihat ada data yang tiba-tiba besar, tapi kemudian beberapa hari datanya tidak di-update di daerah," sambungnya.

Baca juga: Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time Hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Sebagai contoh, KawalCovid19 telah melihat perbedaan data antara pusat dan daerah pada 30 Juni 2020. Data tersebut terlihat di Provinsi Jawa Tengah.

Elina menjelaskan, jumlah kesembuhan dan kematian kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jateng sudah mencapai 1.856 dan 322 orang kala itu. Namun, versi nasional mengatakan mencapai 1.159 dan 150 orang.

"Nah, data kita itu kan ada yang dari pengumuman Satgas Covid-19 pusat di covid19.go.id. Itu satu poin data ya, tapi kan kita melihat dari web corona di daerah juga, per kabupaten dan juga provinsi. Kadang-kadang kita lihat kok datanya sudah beberapa hari segitu-segitu saja, ternyata memang datanya tidak di-update," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya wajar apabila pemerintah dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19 pusat kemudian mengakumulasi kasus baru dari jumlah kasus hari-hari sebelumnya.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Sebagai contoh di Papua, Satgas Covid-19 melaporkan penambahan kasus harian sebanyak 1.755 kasus pada Kamis (3/12/2020).

Wiku sendiri sudah mengakui bahwa kasus baru di Papua tinggi karena merupakan akumulasi dari jumlah kasus pada hari-hari sebelumnya.

"Akumulasi dari jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sejak 19 November 2020 hingga hari ini," ujar Wiku.

Kendati demikian, Elina berpendapat, hal ini tidak dapat dibenarkan karena tujuan dari pemberian informasi atau data adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal

Bagi KawalCovid19, kata dia, data kasus adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan semua pilihan atau keputusan di tengah pandemi.

"Memberikan data yang tidak cuma akurat, tapi juga cepat. Itu bisa memberikan publik informasi untuk mempelajari risiko yang ada di lapangan," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com