ICW Tagih Janji KPK Terapkan Pasal Perintangan Penyidikan dalam Kasus Nurhadi

Kompas.com - 02/12/2020, 14:10 WIB
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDITersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengenakan pasal perintangan penyidikan terkait pelarian eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Padahal, kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah menyatakan bakal menindak tegas pihak-pihak yang melindungi dan memfasilitasi pelarian Nurhadi dan Rezky.

"Kita pertanyakan kenapa sejak Nurul Ghufron mengatakan akan meringkus pelaku yang menyembunyikan Nurhadi, praktis 6 bulan kalau kita hitung mundur sejak bulan Juni, hal itu juga tidak kunjung dikerjakan oleh KPK," kata Kurnia dalam diskusi yang disiarkan akun Facebook Sahabat ICW, Rabu (2/12/2020).

Kurnia mengatakan, semestinya tidak sulit bagi KPK untuk mengenakan pasal perintangan penyidikan atau Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Adik Ipar Eks Sekretaris MA Nurhadi Disebut Saksi sebagai Pengacara Top

Sebab, menurut Kurnia, pelarian Nurhadi yang memakan waktu berbulan-bulan diduga dibantu oleh pihak-pihak lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kurnia menilai, perlu ada political will dari pimpinan KPK untuk meminta tim Kedeputian Penindakan KPK agar segera menindaklanjuti dugaan perintangan penyidikan tersebut.

"Jangan sampai justru ketika penyidiknya memang sudah semangat untuk menaikkan ke proses penyidikan, justru ada hambatan pada internal KPK itu sendiri," ujar Kurnia.

Ia meyakini, KPK bukannya tidak mampu menerapkan pasal perintangan penyidikan tersebut.

Sebab, pasal itu sebelumnya sudah beberapa kali diterapkan. Misalnya, saat KPK menjerat Fredrich Yunadi, pengacara eks Ketua DPR Setya Novanto.

"Poinnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau mengusut hal tersebut. Kalau tidak mau, apa kendalanya, apakah ada institusi tertentu yang membuat KPK tidak berani melangkah, tentu itu akan berimplikasi pada citra kelembagaan KPK itu sendiri," kata Kurnia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Ke-76 Majelis Umum PBB

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.