Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 01/12/2020, 17:04 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap atau skema untuk pembiayaan terkait vaksin Covid-19.

Menurut Subuh, nantinya pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan mandiri dan pembiayaan subsidi atau ditanggung oleh pemerintah.

"Roadmap itu sendiri sedang digodok. Setiap minggu dilakukan rapat bagaimana kita membuat suatu roadmap pembiayaan terhadap mandiri maupun subsidi," kata Subuh dalam diskusi virtual bertajuk "Vaksinasi: Pencegahan vs Pengobatan", Selasa, (1/12/2020).

Baca juga: Satgas: Ketika Vaksin Covid-19 Diberikan, Tidak Serta-merta Bebas Tanpa Masker

Menurut Subuh, pemerintah nantinya akan memetakan berbagai kriteria untuk mana yang akan mendapatkan vaksin mandiri dan mana yang akan mendapatkan vaksin subsidi.

"Nanti ada kriteria-kriterianya, biasanya klaster-klaster, unit entitas yang usahanya itu jelas itu bisa dilakukan upaya mandiri, tetapi memang ada yang ditanggung pemerintah misalnya masyarakat kurang mampu, aparat dan lain-lain," kata Subuh.

Menurut Subuh, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021.

Selanjutnya, akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.

Baca juga: Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Ia mengatakan, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi.

"Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021," kata dia.

Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri.

Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.

"Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu," ucap Subuh.

"Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember," ujar dia.

Baca juga: Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Selain itu, pemerintah juga melakukan simulasi terkait proses vaksinasi. Menurut Subuh, simulasi telah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Bogor dan Karawang.

"Simulasi di Bogor langsung oleh Bapak Presiden, di Karawang langsung oleh Bapak Wapres, Jadi artinya, kalaupun nanti sudah datang vaksinnya kita sudah siap untuk melakukannya," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com