KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Kompas.com - 01/12/2020, 12:49 WIB
Lagu Yamko Rambe Yamko yang selama puluhan tahun identik dengan identitas Papua, diklaim oleh tokoh dan seniman Papua sebagai bukan lagu daerah mereka Agung Parameswara/Getty ImagesLagu Yamko Rambe Yamko yang selama puluhan tahun identik dengan identitas Papua, diklaim oleh tokoh dan seniman Papua sebagai bukan lagu daerah mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden ( KSP) Edy Priyono mengklaim, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Ia menyebut, perbaikan terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang terus dilakukan pemerintah.

“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” kata Edy melalui keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: MenkopUKM: UMKM Papua Bisa Fokus pada Komoditas Unggul Seperti Sagu dan Rempah

 

Edy menuturkan, selama 2015-2019 angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen. Sementara, Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

Tak hanya itu, indeks pembangunan manusia Papua diklaim naik dari 57,25 ke 60,84. Kenaikan juga terjadi di Papua Barat dari angka 61,73 menjadi 64,7. Perbaikan ini menurutnya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya, Edy mengatakan, pembangunan jaringan jalan berdampak pada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan studi Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018. 

Edy menilai, perbaikan konektivitas membuat masyarakat bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial lantaran warga bisa lebih sering untuk saling berkunjung.

“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dikawal agar Sampai dan Tepat Sasaran

Kemudian, Edy juga menyinggung soal angka ketimpangan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut distribusi pendapatan membaik.

Namun berdasarkan data yang ia paparkan, angka koefisien gini di Papua pada 2015 yakni 0,392. Sementara pada 2019, angka koefisien gini menjadi 0,394. Artinya, ketimpangan ekonomi di Papua pada periode 2015-2019 makin meningkat.

Sedangkan pada periode yang sama, penurunan ketimpangan ekonomi terjadi di Papua Barat. Koefisien gini pada 2015 mencapai 0,428 dan turun menjadi 0,386 pada 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X